Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, melontarkan kritik tajam terhadap masa 10 tahun pemerintahan Presiden ketujuh RI, Joko Widodo (Jokowi). Ia menegaskan bahwa selama satu dekade tersebut, tidak ada kenaikan upah buruh yang berarti.
Menurut Said, alasan inilah yang mendorong massa buruh yang dipimpinnya untuk konsisten mendukung Presiden Prabowo Subianto sejak Pilpres 2014. "Jadi kami berkeyakinan, kalau negeri ini dipimpin Prabowo Subianto, maka beberapa perjuangan kaum buruh bisa direalisasikan. Dan dalam kenyataannya begitukan?" ujar Said dalam wawancaranya dengan CNNIndonesia, Selasa (9/6). Ia menambahkan, "Ada misal 10 tahun sebelum masa pemerintahan Prabowo, enggak pernah naik upah, nol."
Kritik terhadap Omnibus Law Cipta Kerja
Said Iqbal juga menyoroti kebijakan Jokowi yang mengesahkan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Aturan ini, menurutnya, justru memicu gugatan dari organisasi buruh ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ia menilai bahwa pada pemerintahan sebelumnya, kenaikan upah hanya didasarkan pada inflasi, tanpa mempertimbangkan kebutuhan hidup layak buruh.
"Pemerintahan yang sebelum-sebelumnya kenaikan upahnya hanya inflasi. Akhirnya Pak Prabowo memiliki pandangan yang sama dengan serikat buruh," katanya.
Pentingnya Kenaikan Upah untuk Ekonomi
Lebih lanjut, Said Iqbal menjelaskan bahwa kenaikan upah sangat penting untuk memperbaiki ekonomi nasional melalui peningkatan daya beli masyarakat. Ekonomi akan berputar di tingkat bawah sehingga meningkatkan konsumsi yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi. "Dan 54 persen lebih pertumbuhan ekonomi Indonesia disumbang oleh konsumsi. Negara-negara berkembang juga di situ. Oleh karena itu, menjaga daya beli penting," ujarnya.
Dekat dengan Kekuasaan Bukan Hal Tabu
Said mengakui bahwa pendekatan Partai Buruh terhadap kekuasaan tidaklah mudah. Namun, ia menegaskan bahwa keputusan tersebut tetap didasarkan pada ideologi politik dan kebijakan. Selama menjadi aktivis buruh, Said menyebut kekuasaan bukanlah hal yang tabu. Prinsip ini banyak dipegang oleh organisasi buruh di seluruh dunia, bahkan banyak yang bertransformasi menjadi partai politik. "Jadi kekuasaan bukan sesuatu yang tabu. Dia menjadi bagian penting dalam proses keluar," kata Said.
Said Iqbal resmi ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Senin petang lalu. Pelantikan dilakukan di Istana Negara bersamaan dengan pelantikan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN). Sebelumnya, Said dikenal sebagai Presiden Partai Buruh dan Presiden KSPI.
