Mendagri Tito Peringatkan Bahaya Penambahan Honorer Baru
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dengan tegas meminta seluruh kepala daerah untuk tidak lagi merekrut tenaga honorer baru. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta, pada Senin, 8 Juni 2026. Menurut Tito, penambahan tenaga honorer akan menjadi beban keuangan yang berat bagi daerah dan berpotensi menjadi bom waktu di masa depan.
"Honorer sudah dimoratorium, ini mohon betul untuk seluruh kepala daerah, harus tegas tidak ada tenaga honorer baru," ujar Tito. Ia menekankan bahwa langkah ini penting untuk menjaga keberlanjutan fiskal daerah. "Dengan segala hormat, untuk rekan-rekan kepala daerah, tolong jangan ada lagi dulu penambahan honorer karena akan menjadi beban biaya belanja pegawai dan jadi beban kepala daerah berikutnya, bom waktu," tambahnya.
Tenaga Honorer Administratif Dinilai Tidak Kompeten
Tito juga menyoroti kualitas tenaga honorer, khususnya di bidang administratif, yang dinilai tidak kompeten. Ia menuding rekrutmen yang tidak sesuai ketentuan seringkali terjadi karena praktik nepotisme. "Kalau untuk tenaga administrasi, seringkali tidak kompeten, tidak memiliki kapabilitas. Mungkin bawaan dari pejabat-pejabat sebelumnya, kepala daerah, tim sukses dimasukkan di sana, datang jam 08.00 pulang jam 10.00, jadi beban," kritiknya.
Penumpukan Honorer Picu Tuntutan Pengangkatan
Mendagri menjelaskan bahwa akumulasi jumlah tenaga honorer yang terus bertambah akhirnya menuntut kepastian status untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun, Tito menegaskan bahwa tenaga honorer yang sudah ada tidak akan diberhentikan secara sepihak untuk menghindari keresahan. "Yang sudah direkrut jangan diberhentikan karena pemerintah tidak ingin menimbulkan keresahan," pungkasnya.
