Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menggelar pertemuan dengan sejumlah pejabat tinggi negara dan direksi bank BUMN untuk membahas kondisi saham di tengah situasi global yang tidak menentu. Pertemuan yang berlangsung di ruang pimpinan Nusantara III, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Selasa (9/6/2026) ini dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Kepala Badan Pengelola BUMN Dony Oskaria, serta para direktur utama bank-bank himpunan milik negara (Himbara).
Adapun direksi yang hadir antara lain Direktur Utama Taspen Rony Hanityo Aprianto, Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan, dan Direktur Utama BRI Hery Gunardi. Kehadiran para pemimpin ini menunjukkan keseriusan dalam membahas langkah strategis untuk menjaga stabilitas pasar modal Indonesia.
Koordinasi Hadapi Tekanan Pasar Global
Dalam sambutannya, Dasco menyatakan bahwa saham-saham BUMN pada dasarnya memiliki fundamental yang kuat dan prospek yang baik. Namun, ia tidak menampik bahwa situasi pasar global yang penuh ketidakpastian turut mempengaruhi kinerja saham-saham tersebut.
“Pagi ini kita berkumpul untuk koordinasi, terutama kita akan berdiskusi banyak soal paket, saham-saham BUMN yang sebenarnya bagus-bagus, tapi kemudian dengan situasi pasar global yang kemudian berdampak,” ujar Dasco.
Pertemuan ini dinilai penting sebagai respons terhadap atensi publik dan investor terhadap pergerakan saham di dalam negeri. Dasco mengungkapkan bahwa ada rencana untuk melakukan pembelian kembali saham-saham BUMN yang saat ini diperdagangkan di bursa.
Rencana Buyback Saham
“Kemudian pada saat ini, kita sudah saatnya berdiskusi bagaimana kita kemudian pada kesempatan yang tepat menurut saya. Kita kembali buy back atau membeli kembali saham-saham,” ungkap Dasco. Langkah buyback ini diharapkan dapat memberikan sinyal positif kepada pasar dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.
Pertemuan ini merupakan bagian dari upaya koordinasi antara DPR dan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan meyakinkan investor di tengah gejolak global. Dengan melibatkan para pemangku kepentingan utama, diharapkan kebijakan yang diambil dapat tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi seluruh pihak.
