Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah menggelar rapat kerja membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2027 pada Senin (9/6). Dalam pembahasan tersebut, Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mencermati secara detail setiap usulan yang diajukan pemerintah.
Tradisi Baru Kenegaraan
Said mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang menyampaikan langsung pengantar KEM PPKF 2027 dalam rapat paripurna DPR. Menurutnya, hal ini menciptakan tradisi baru yang positif dalam praktik ketatanegaraan serta memperkuat komunikasi antara pemerintah dan parlemen dalam menyusun arah kebijakan ekonomi nasional.
"Kami mencermati satu per satu usulan KEM PPKF 2027 yang diajukan pemerintah. Kami mengapresiasi ketika Presiden Prabowo membuat tradisi baru kenegaraan dengan berpidato langsung di Paripurna DPR untuk menyampaikan Pengantar KEM PPKF 2027," ujar Said.
Asumsi Ekonomi Makro 2027
Dalam dokumen KEM PPKF 2027, pemerintah mengusulkan sejumlah asumsi dasar ekonomi makro, antara lain pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8-6,5 persen, inflasi 1,5-3,5 persen, nilai tukar rupiah pada kisaran Rp16.800-Rp17.500 per dolar AS, serta yield Surat Berharga Negara (SBN) sebesar 6,5-7,3 persen. Pemerintah juga menargetkan lifting minyak 602-615 ribu barel per hari dan lifting gas 934-977 ribu barel setara minyak.
Optimisme Menuju Negara Berpendapatan Tinggi
Said menilai target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan pemerintah menunjukkan optimisme sekaligus keseriusan dalam mendorong Indonesia menuju negara berpendapatan tinggi. Menurutnya, upaya mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi perlu didukung seluruh instrumen kebijakan ekonomi nasional.
"Pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan sangat penting sebagai strategi nasional untuk menuju high income country. Kita telah meminta Bank Indonesia ikut dalam urusan menopang pertumbuhan ekonomi. Sangat sepadan pula Danantara yang memiliki aset belasan ribu triliun untuk ikut memikul tugas mendorong pertumbuhan ekonomi," ujarnya.
Ia menambahkan, strategi pertumbuhan ekonomi yang dijalankan pemerintah juga perlu tetap memperhatikan aspek pemerataan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Karena itu, kebijakan fiskal diharapkan mampu mengorkestrasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, penurunan pengangguran, serta pengurangan kesenjangan sosial secara bersamaan.
Tantangan Nilai Tukar dan Pasar Modal
Di sisi lain, Said mengingatkan pemerintah agar mewaspadai tekanan terhadap nilai tukar rupiah, kenaikan yield SBN, serta pelemahan pasar modal domestik. Menurutnya, kondisi tersebut harus direspons dengan kebijakan yang terukur dan mampu memulihkan kepercayaan pelaku usaha.
"Saat ini kita menghadapi tekanan serius terhadap kurs dan suku bunga SBN. Sementara di lantai bursa, IHSG menunjukkan grafiknya kian merosot. Yang harus kita persiapkan adalah bagaimana mengatasi dolar yang kuat, yield SBN yang mahal, serta IHSG yang merosot," katanya.
Untuk memulihkan kepercayaan pasar, Said menilai pemerintah perlu menjaga konsistensi kebijakan dan menghindari pengumuman kebijakan yang masih prematur. Selain itu, dialog yang produktif dengan berbagai pemangku kepentingan juga perlu diperkuat guna meminimalkan ketidakpastian usaha.
Defisit Anggaran dan Reformasi Subsidi
Ia juga mengapresiasi usulan pemerintah yang menetapkan target defisit RAPBN 2027 pada kisaran 1,8-2,4 persen terhadap PDB. Menurutnya, target tersebut dapat memberikan sinyal positif bagi pasar apabila dibarengi realisasi defisit yang lebih rendah dalam APBN tahun berjalan.
"Ini kabar yang bagus. Semoga akan lebih meyakinkan market. Apalagi bila pada tahun ini realisasi defisit bisa lebih rendah, setidaknya 2,58% dari target APBN 2026 sebesar 2,68%, dan realisasi 2025, yang mencapai 2,81%. Ini menunjukkan tren positif," ujarnya.
Selain itu, Said mendorong reformasi tata kelola berbagai program prioritas pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), melalui peningkatan kapasitas pelaksana, penguatan rantai pasok, serta pencegahan konflik kepentingan.
Pembiayaan Negara dan Yield SBN
Terkait pembiayaan negara, Said mengingatkan bahwa pada 2027 pemerintah masih menghadapi beban pembayaran pokok dan bunga utang yang besar. Di saat yang sama, pemerintah juga perlu mencari sumber pembiayaan baru melalui penerbitan utang. Menurutnya, kenaikan yield SBN memang dapat menarik minat investor, tetapi di sisi lain berpotensi meningkatkan beban bunga yang harus ditanggung negara.
"Kalaupun yield SBN harus lebih tinggi, kami berharap bisa ditebus dengan belanja yang produktif, yang mendatangkan kenaikan pendapatan karena sejalan dengan pertumbuhan ekonomi," katanya.
Program Prioritas Nasional dan Ancaman Iklim
Dalam KEM PPKF 2027, pemerintah menetapkan delapan Program Prioritas Nasional, yakni kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur-perumahan-ketahanan bencana, ekonomi kerakyatan dan desa, serta penurunan kemiskinan. Said menilai seluruh program tersebut merupakan tahapan penting dalam pembangunan jangka menengah dan panjang Indonesia.
Namun ia mengingatkan ancaman perubahan iklim yang berpotensi mengganggu pencapaian target, terutama pada sektor pangan dan air. "BMKG memperingatkan, kita harus bersiap menghadapi El Nino Godzilla, atau musim kering yang panjang. Keadaan ini bisa mengancam program kedaulatan pangan dan air. Oleh sebab itu mitigasinya harus sedini mungkin," ujarnya.
Reformasi Energi dan Subsidi
Dalam sektor energi, Said meminta pemerintah segera melakukan reformasi mendasar. Salah satunya dengan menyelaraskan produksi dan konsumsi energi nasional agar tidak terus bergantung pada impor bahan bakar minyak. "Kita ekspor batu bara untuk menopang dunia, tetapi konsumsi energi dalam negeri berasal dari impor BBM. Ketidaksinkronan ini membuat anggaran kebijakan energi berbiaya mahal," katanya.
Ia juga menyoroti persoalan subsidi energi yang dinilai belum tepat sasaran. Menurutnya, subsidi seharusnya berfungsi sebagai penyangga bagi kelompok masyarakat miskin saat menghadapi guncangan ekonomi. "Kami berharap pada tahun depan pemerintah dapat menuntaskan reformasi subsidi energi," ujarnya.
