Menteri Kehakiman Prancis, Gerald Darmanin, menolak untuk mengundurkan diri dari jabatannya meskipun menjadi sorotan publik akibat kelalaian peradilan dalam kasus pembunuhan seorang bocah perempuan berusia 11 tahun. Kemarahan publik meningkat setelah terungkap bahwa tersangka pembunuhan sempat dilaporkan atas tuduhan pemerkosaan anak beberapa bulan sebelum korban hilang dan akhirnya ditemukan tewas.
Kronologi Kasus
Jenazah korban, yang diidentifikasi bernama Lyhanna, ditemukan pekan lalu setelah dilaporkan hilang sejak 29 Mei di dekat kota Fleurance, Prancis bagian barat daya. Tersangka berusia 41 tahun, yang merupakan ayah dari teman sekolah korban, sebelumnya telah dua kali secara resmi dituduh memperkosa seorang anak. Salah satu aduan hukum diajukan pada Agustus tahun lalu, namun penyelidikan terhenti dan polisi belum menginterogasi tersangka hingga Lyhanna dilaporkan hilang sembilan bulan kemudian.
Permintaan Maaf dan Tindakan
Darmanin telah meminta maaf kepada publik pada Jumat (5/6) atas apa yang disebutnya sebagai "kegagalan besar" dalam penanganan tuduhan sebelumnya terhadap tersangka. Ia juga memerintahkan jaksa untuk memeriksa kembali 70.000 aduan hukum yang sedang ditinjau di seluruh Prancis terkait dugaan kejahatan terhadap anak. "Pertanyaan tentang keberadaan saya (dalam pemerintahan) hanya akan muncul jika saya tidak bertanggung jawab," kata Darmanin dalam konferensi pers. "Apakah kasus Lyhanna merupakan kegagalan yang terjadi sekali saja? Atau apakah, secara sistemik, ada lebih banyak kasus seperti ini?" tanyanya. Ia menegaskan akan mengatakan seluruh kebenaran tanpa menyembunyikan apa pun dari rakyat Prancis.
Reaksi dan Kritik
Kepala salah satu serikat hakim, Ludovic Friat, dalam suratnya kepada Darmanin menyatakan bahwa para profesional peradilan Prancis tidak dapat menanggapi semua permintaan dari Kementerian Kehakiman dengan jumlah jaksa yang empat kali lebih sedikit daripada rata-rata Eropa. Menurut komisi independen CIIVISE, hanya tujuh persen dari aduan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di Prancis yang menghasilkan vonis. Pembunuhan bocah 11 tahun itu telah memicu seruan yang lebih luas untuk penanganan lebih tegas terhadap semua tuduhan pelecehan seksual, baik terhadap anak maupun perempuan.
Seruan Parlemen
Sementara itu, ketua parlemen Prancis, Yael Braun-Pivet, mendesak pemerintah untuk mempercepat pemeriksaan rancangan undang-undang untuk memerangi semua jenis pelecehan seksis dan pelecehan seksual. RUU itu didasarkan pada 140 rekomendasi kelompok hak perempuan, termasuk saran untuk meningkatkan pelatihan bagi polisi dan hakim dalam menangani kasus tersebut.
