MEDAN - Nusantaradaily.id: Puluhan driver ojek online menggelar aksi di gedung DPRD Sumut, kedatangan mereka menyampaikan beberapa keluhan, terutama terkait tarif dan potongan tarif dari aplikator yang dinilai memberatkan, Senin (5/5/2025).
Sejumlah perwakilan mereka pun diterima oleh Wakil Ketua Komisi B Frans Dante Ginting dari Fraksi Golkar di ruang Bamus DPRD Sumut.
Frans Dante tidak sendiri, ia didampingi Kabid Dishub Sumut, Yunus, dan Kapolsek Medan Baru serta Humas DPRD Sumut, M. Sofyan. Pertemuan berlangsung hangat dalam diskusi terbuka secara timbal balik.
Sejumlah perwakilan ojol menyampaikan beberapa keluhan, terutama terkait tarif dan potongan tarif dari aplikator yang dinilai memberatkan.
Mereka meminta DPRD menggelar rapat dengar pendapat (RDP) antara aplikator dan para perwakilan ojol. Intinya mereka meminta adanya pemotongan tarif yang tidak memberatkan serta memberikan perlindungan kerja kepada para driver.
Soalnya, dalam beberapa kasus, mereka terkena sanksi dari aplikator karena membatalkan pesanan klien. Padahal, mereka hanya menerima orderan senilai Rp8000. Namun, untuk titik awal menuju penjemputan klien bisa lebih jauh dari tujuan klien itu sendiri. Sementara, jarak tempuh penjemputan tidak dihitung nilainya.
Belum lagi, adanya persaingan tidak sehat antar operator, serta minimnya perlindungan terhadap driver, baik dari sisi sistem maupun keamanan di lapangan.
"Ongkos hanya Rp8.000, tapi penjemputan sampai dua kilometer. Kalau kami batalkan, malah diberi peringatan. Kami dipantau, tapi siapa yang melindungi kami?" ujar salah seorang perwakilan menyampaikan aspirasi.
Kemudian, ketimpangan antara aturan tarif resmi dari Kementerian Perhubungan dengan praktik di lapangan. Menurutnya, meskipun pemerintah sudah menetapkan tarif batas bawah Rp2.000 dan batas atas Rp2.500 per kilometer untuk wilayah Sumatera, tarif Grab tidak mencerminkan realitas tersebut.
Bahkan untuk mendapatkan order yang stabil, driver harus membayar biaya berlangganan aplikasi sebesar Rp15.000 untuk 7 order.
"Kami harus bayar Rp2.000 lebih per order hanya untuk bisa dapat order. Di mana letak keadilan itu? Kalau kami benar mitra, kenapa suara kami tidak pernah dilibatkan dalam kebijakan?" Perwakilan yang lain merinci, beban operasional harian yang sangat tinggi.
Untuk bisa menempuh jarak rata-rata 200 kilometer per hari, ia harus mengeluarkan BBM: Rp60.000/hari, paket data aplikasi: Rp5.000/hari, ganti oli tiga kali sebulan:sekitar Rp6.000/hari, biaya perawatan ringan kendaraan: sekitar Rp20.000/hari.
"Totalnya saja sudah Rp91.000 sehari, belum termasuk makan, kebutuhan rumah tangga, dan cicilan motor. Berapa lagi yang harus dibawa pulang," ungkapnya.
Bahkan perwakilan lain menceritakan, pernah menjadi korban kekerasan saat mengantar penumpang. "Saya pernah dibacok orang tidak dikenal saat bawa penumpang. Sampai sekarang tidak ada tanggapan dari Grab. Saya trauma, tapi harus tetap bekerja," ungkapnya.
Intinya, mereka memohon agar pemerintah daerah dan aparat segera menerbitkan peraturan daerah (Perda) yang secara spesifik melindungi hak dan keselamatan driver ojol. "Jangan tunggu korban dulu baru bertindak. Kami juga warga negara, kami juga manusia. Kalau perut lapar, orang bisa kalap," tegasnya.
Menyikapi curahan hati para driver ojol tersebut, Wakil Ketua Komisi B Frans Dante Ginting dari Fraksi Golkar langsung merespon. Sebagai anggota dewan yang piket saat ini, dia menerima aspirasi para driver ojol.
Dia memahami apa yang diinginkan para driver ojol. Soal adanya permintaan RDP, dia menyebutkan akan menyampaikan ke pimpinan dewan.
Menurut informasi, awalnya para driver ojol berkeinginan menemui Gubsu Bobby Nasution, hanya saja karena ada rapat Musrenbang, mereka dialihkan ke DPRD Sumut.
Pantauan awak media, Pertemuan dikawal aparat kepolisian baik di dalam ruangan maupun peserta aksi yang berada di luar pagar gedung dewan.
Usai bertemu dengan Frans Dante Ginting, para perwakilan ojol itupun menyampaikan hasil pertemuan tersebut ke rekan-rekan mereka. Walaupun belum bisa memuaskan para peserta aksi, mereka akhirnya meninggalkan gedung DPRD Sumut kembali ke tempatnya masing-masing. (NSD/Red.04).
0 Komentar