Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni, menggelar pertemuan bilateral dengan Sekretariat Direktur Forest and Climate Leaders' Partnership (FCLP), Emelyne Cheney, di Indonesian Lounge, Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, Amerika Serikat, pada Selasa (12/5/2026). Pertemuan ini merupakan langkah lanjutan dari arahan kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kerja sama internasional di bidang pelestarian hutan, pengelolaan hutan lestari, perdagangan karbon, serta kontribusi Indonesia terhadap agenda iklim global.
FCLP Dorong Indonesia Jadi Anggota
Dalam pertemuan tersebut, Sekretariat FCLP menyampaikan harapan besar agar Indonesia bergabung sebagai anggota Forest and Climate Leaders' Partnership. FCLP menilai Indonesia memiliki posisi strategis dalam kepemimpinan kehutanan global, khususnya dalam pengelolaan hutan tropis, rehabilitasi mangrove, dan pengembangan pasar karbon berbasis kehutanan.
FCLP menjelaskan bahwa organisasi ini berfokus pada enam bidang utama: penguatan kolaborasi internasional dalam ekonomi penggunaan lahan berkelanjutan dan rantai pasok, mobilisasi pembiayaan publik dan donor, transformasi sistem pembiayaan swasta, dukungan terhadap masyarakat adat dan komunitas lokal, penguatan pasar karbon kehutanan, serta pembangunan kemitraan internasional untuk menjaga hutan berintegritas tinggi. Sekretariat FCLP juga memberikan fleksibilitas kepada Indonesia untuk memilih fokus kerja sama yang paling relevan dan memberikan manfaat strategis bagi kepentingan nasional.
Dukungan untuk Inisiatif Global
FCLP menawarkan dukungan jejaring internasionalnya untuk mengamplifikasi capaian dan praktik baik sektor kehutanan Indonesia di tingkat global. Sekretariat FCLP juga menyatakan dukungan terhadap inisiatif World Mangrove Center dan siap menjembatani kerja sama dengan 38 negara anggota FCLP serta Uni Eropa.
Peluang Indonesia sebagai Co-Chair FCLP
Sekretariat FCLP mendorong Indonesia untuk mempertimbangkan pencalonan diri sebagai Co-Chair FCLP pada periode mendatang yang diharapkan berasal dari kawasan Asia. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan apresiasi atas komitmen FCLP dalam mempercepat implementasi Glasgow Leaders' Declaration on Forest and Land Use. Ia juga mengapresiasi prioritas FCLP tahun 2026, termasuk Forest Finance Roadmap, Intergovernmental Land Tenure Commitment, J-REDD+ Coalition, dan agenda greening construction.
Dalam dialog tersebut, Menteri Kehutanan menekankan pentingnya memastikan komitmen politik internasional diterjemahkan menjadi dukungan nyata bagi negara anggota, khususnya dalam percepatan target kehutanan dan iklim menuju 2030. Indonesia juga mendorong pembahasan lebih lanjut terkait dukungan FCLP terhadap penguatan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) Indonesia, termasuk peluang peningkatan pengakuan internasional terhadap SVLK di pasar global.
Penguatan Pasar Karbon Indonesia
Pemerintah Indonesia menyoroti pentingnya harmonisasi atau pengakuan timbal balik sistem sertifikasi nasional dalam mendukung rantai pasok berkelanjutan dan agenda pembangunan hijau. Menteri Kehutanan menekankan pentingnya penguatan kerja sama dalam pengembangan pasar karbon Indonesia. Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 tentang perdagangan karbon sektor kehutanan yang membangun kerangka komprehensif mulai dari pengembangan proyek, verifikasi, hingga transaksi karbon secara transparan dan berintegritas.
Indonesia membuka peluang kerja sama dengan FCLP dalam penguatan sistem measurement, reporting and verification (MRV), pengembangan infrastruktur registri karbon, penguatan tata kelola pasar karbon, fasilitasi akses terhadap pembeli dan permintaan pasar karbon berkualitas tinggi, hingga mobilisasi investasi untuk pengembangan REDD+ yurisdiksional dan proyek karbon kehutanan di Indonesia.
Pertemuan Bilateral yang Konstruktif
Mendampingi Menteri Kehutanan dalam pertemuan bilateral ini hadir Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, Penasehat Utama Menteri Kehutanan, serta Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan. Pertemuan berlangsung hangat dan konstruktif, membuka peluang penguatan posisi Indonesia dalam tata kelola kehutanan global, pengembangan ekonomi hijau, serta diplomasi iklim internasional berbasis hutan dan mangrove.
