Yusril: Film Pesta Babi Wajar, Publik Boleh Nonton
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menilai film dokumenter Pesta Babi masih wajar dan tidak melarang nobar. Publik dipersilakan menonton dan berdiskusi.
Kategori : Legislasi
Kejagung: Banyak Perusahaan Jual Beli LAHP Ombudsman
Kejaksaan Agung mengembangkan kasus suap nikel Hery Susanto dan menemukan beberapa perusahaan lain diduga jual beli LAHP Ombudsman. Nilai transaksi masih didalami.
Sidang Etik Anggota DPRD Jember Main Game dan Merokok
Majelis Kehormatan Gerindra memanggil anggota DPRD Jember Ahmad Syahri Assidiqi yang viral bermain game dan merokok saat rapat. Sidang etik dijadwalkan Jumat, 15 Mei 2026.
Waspada Penipuan Daftar Nikah Catut Nama KUA
Kemenag imbau masyarakat waspada penipuan daftar nikah yang mencatut nama KUA. Pelaku gunakan identitas palsu dan minta bayaran lewat QRIS tidak resmi.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
Anggota DPRD Banten Ungkap Data Siswa Diduga Bocor ke Calo
Anggota DPRD Banten, Yeremia Mendrofa, mengungkap dugaan kebocoran data siswa yang dimanfaatkan calo SPMB. Keponakannya dihubungi orang yang mengaku bisa membantu verifikasi.
Juri LCC Empat Pilar Dinonaktifkan, MPR Akui Kelalaian
MPR menonaktifkan dua juri LCC Empat Pilar di Kalbar setelah terjadi ketidakadilan penilaian. MPR mengapresiasi keberanian siswa SMA 1 Pontianak dan akan mengevaluasi teknis lomba.
Hakim Kabulkan Nadiem Makarim Jadi Tahanan Rumah
Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta mengabulkan permohonan pengalihan penahanan Nadiem Makarim dari rutan menjadi tahanan rumah dengan sejumlah syarat ketat.
Polisi Bekuk 14 Joki UTBK di Surabaya, Tarif Rp700 Juta
Polisi menangkap 14 komplotan joki UTBK di Surabaya dengan tarif fantastis hingga Rp700 juta. Tersangka utama adalah pengusaha laundry.
Sidang Perdana PBB di PTUN Jakarta, Hakim Minta SK
PBB versi Muktamar VI Bali menggelar sidang perdana di PTUN Jakarta. Hakim meminta Kemenkumham menunjukkan SK kepengurusan yang sah.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
DPR Geram Korban Ponpes Pati Dinikahkan ke Senior
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko mengutuk pendiri ponpes Pati yang menghamili santriwati lalu menikahkan dengan senior. Kasus ini dianggap seperti gunung es.
PSI Tolak Beri Bantuan Hukum Grace Natalie
PSI menegaskan tidak akan memberikan bantuan hukum kelembagaan kepada Grace Natalie terkait laporan pemotongan video ceramah Jusuf Kalla. Partai menyebut pernyataan Grace adalah pribadi.
Mahasiswa UI Beri Kartu Kuning untuk Dua Kementerian
BEM SI Kerakyatan memberikan kartu kuning kepada Kemdiktisaintek dan Kemdikdasmen saat demo Hardiknas. Wamendiktisaintek Fauzan menemui mahasiswa dan mendengarkan tuntutan.
Rp2,2 Miliar Bantuan Pemprov DKI untuk Sekolah Terdampak Bencana Sumatera
Pemprov DKI Jakarta menyalurkan bantuan Rp2,2 miliar untuk pemulihan 110 sekolah terdampak bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Bantuan berupa laptop, air bersih, dan school kit.
AS Tetapkan Vietnam Prioritas Pelanggaran HKI
Pemerintah AS menempatkan Vietnam dalam status Priority Foreign Country terkait pelanggaran hak kekayaan intelektual, membuka peluang penyelidikan dagang baru.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
DPR: Tim Asesor Aktivis HAM Batasi Kebebasan Sipil
Anggota DPR Mafirion menilai rencana pemerintah membentuk tim asesor aktivis HAM berpotensi membatasi kebebasan sipil dan bertentangan dengan prinsip HAM.
Usul Pasang CCTV di Perlintasan Sebidang Usai Kecelakaan
Anggota Komisi V DPR Sudjatmiko mengusulkan pemasangan CCTV di setiap perlintasan sebidang dan kabin masinis untuk meningkatkan keselamatan perkeretaapian pascakecelakaan kereta di Bekasi Timur.
DPR Minta Evaluasi Green SM Usai Kecelakaan Kereta Bekasi
Anggota DPR Kawendra Lukistian meminta pemerintah mengevaluasi dan mencabut izin Green SM karena kerap terhenti di perlintasan kereta. Kemenhub juga melakukan sidak dan temukan sejumlah pelanggaran.
Partai Nonparlemen Tolak Usulan Ambang Batas DPRD
Partai-partai nonparlemen seperti Partai Ummat, PPP, dan Perindo menolak usulan ambang batas DPRD. Mereka khawatir suara rakyat terbuang dan demokrasi terhambat.
11.014 Penerima Bansos Dicoret pada Triwulan II 2026
Sebanyak 11.014 orang dicoret dari bansos PKH dan BPNT pada triwulan II 2026 karena inclusion error. Mereka dinilai sudah tidak layak menerima bantuan.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
DPR Tanggapi Wacana Tarif Kapal di Selat Malaka
DPR menilai wacana tarif kapal di Selat Malaka perlu dikaji hati-hati. TB Hasanuddin menyebut kebijakan berpotensi melanggar UNCLOS 1982 dan memicu konflik diplomatik.
Denda KTP Hilang: DPR Khawatir Hambat Akses Warga Miskin
Wamendagri Bima Arya usulkan denda bagi warga yang menghilangkan e-KTP. DPR khawatir kebijakan ini justru menghambat akses layanan publik bagi warga tidak mampu.
DPR Sahkan UU Perlindungan PRT, Pulihkan Martabat Pekerja
DPR RI resmi mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Sari Yuliati menyebut momentum Hari Kartini sebagai kemenangan ideologis bagi perempuan Indonesia.
5 Poin Krusial UU PSDK Dijabarkan Wakil Ketua Komisi XIII DPR
Sugiat Santoso, Wakil Ketua Komisi XIII DPR, menguraikan lima aspek kunci dalam UU Pelindungan Saksi dan Korban, menekankan pentingnya sosialisasi masif untuk implementasi efektif.
DPR Sahkan UU Perlindungan Saksi dan Korban
DPR RI resmi mengesahkan UU Perlindungan Saksi dan Korban dalam rapat paripurna. Komisi XIII mendorong sosialisasi masif untuk realisasi aturan baru ini.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
RUU PPRT Disahkan, Akhiri Penantian 22 Tahun PRT
DPR resmi mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga menjadi undang-undang setelah perjalanan panjang 22 tahun, memberikan perlindungan hukum bagi PRT dari kekerasan dan eksploitasi.
DPR Sahkan UU PPRT: Aturan Baru untuk Pekerja Rumah Tangga
DPR resmi mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) dengan aturan baru soal upah, cuti, waktu kerja, dan jaminan sosial untuk melindungi hak-hak PRT.
UU PPRT Disahkan: Larangan Potong Upah hingga Jaminan Sosial
DPR resmi mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga menjadi undang-undang. UU ini mengatur larangan perusahaan penyalur memotong upah, hak PRT atas jaminan sosial, dan mekanisme penyelesaian perselisihan.
UU PPRT Disahkan, Jaminan Sosial PRT Diatur di PP
Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga resmi disahkan DPR setelah 22 tahun pembahasan. Wakil Ketua DPR Dasco menegaskan jaminan sosial PRT akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Habiburokhman Ungkap Progres RUU Jabatan Hakim
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengungkap RUU Jabatan Hakim sedang dalam tahap penyerapan aspirasi. Komisi III telah mengundang IKAHI dan berkomunikasi intensif dengan hakim di seluruh Indonesia.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
DPR Sahkan RUU PPRT Jadi UU, PRT Sorak di Balkon
DPR RI secara resmi mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga menjadi undang-undang. Komunitas PRT yang hadir di balkon ruang rapat bergembira dengan tepuk tangan dan sorak-sorai.
Page 1 of 4
