Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan dewan juri dalam Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang menuai polemik. Keputusan ini diumumkan melalui akun Instagram resmi MPR pada Selasa (12/5/2026). Juri yang dinonaktifkan adalah Indri Wahyuni dan Dyastasita Widya Budi, keduanya merupakan juri dalam lomba tersebut.
Kronologi Polemik
Polemik bermula saat sesi lomba pada Sabtu (9/5/2026). Master of Ceremonies (MC) Shindy Lutfiana membacakan soal tentang pemilihan anggota BPK. Grup C dari SMAN 1 Pontianak menjawab: "Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden." Dyastasita Widya Budi memberikan nilai minus lima untuk jawaban tersebut.
Namun, ketika pertanyaan yang sama diajukan ke Grup B dari SMAN 1 Sambas dengan jawaban yang serupa, juri yang sama justru memberikan nilai 10. "Iya, inti jawabannya sudah benar. Nilai 10," ujarnya. Perbedaan penilaian ini memicu kecaman publik karena dianggap tidak konsisten dan tidak adil.
Tindakan MPR
Dalam pernyataannya, MPR mengakui adanya kelalaian dalam pelaksanaan lomba. "Terkait ramainya pemberitaan di media sosial tentang LCC Empat Pilar 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat, mengenai penilaian jawaban peserta pada salah satu sesi lomba, panitia pelaksana dari Sekretariat Jenderal MPR RI telah menonaktifkan Dewan Juri dan MC pada kegiatan LCC ini," tulis MPR.
MPR menegaskan bahwa kegiatan pendidikan dan pembinaan generasi muda, termasuk LCC Empat Pilar, harus menjunjung tinggi sportivitas, objektivitas, keadilan, dan semangat pembelajaran yang konstruktif. "MPR RI akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek teknis pelaksanaan lomba, termasuk mekanisme penilaian dan sistem verifikasi jawaban," lanjut pernyataan tersebut.
Apresiasi dan Evaluasi
MPR memberikan apresiasi kepada siswa SMAN 1 Pontianak yang berani menyampaikan pendapatnya kepada juri. "MPR juga mengapresiasi kepada seluruh peserta, guru dan pendamping, panitia daerah, serta masyarakat yang memberikan perhatian terhadap pendidikan kebangsaan dan pelaksanaan LCC Empat Pilar," jelas MPR.
MPR menerima masukan publik sebagai bahan evaluasi penting untuk menjaga kualitas kegiatan dan kepercayaan masyarakat terhadap proses pembelajaran kebangsaan yang inklusif, edukatif, dan berintegritas. Insiden ini menjadi pelajaran berharga bagi MPR untuk memperbaiki sistem penilaian di masa mendatang.
