Rieke Desak RUU PPRT Disahkan, 22 Tahun Menunggu
Anggota DPR Rieke Diah Pitaloka mendesak pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang telah menunggu 22 tahun, menekankan urgensi perlindungan hukum bagi pekerja domestik.
Kategori : Legislasi
Baleg DPR Undang YLBHI dan Jala PRT Bahas RUU PPRT Besok
Badan Legislasi DPR mengundang Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga untuk membahas Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga pada rapat besok.
Pramono Ajukan Raperda Perlindungan Lingkungan 30 Tahun
Anggota DPRD DKI Jakarta, Pramono, mengajukan rancangan peraturan daerah untuk perlindungan lingkungan hidup dengan jangka waktu 30 tahun. Raperda ini bertujuan menciptakan kebijakan berkelanjutan dan mengatasi masalah lingkungan di ibu kota.
Ibas: BSPS Bangun Martabat, Bukan Hanya Rumah
Anggota DPR Edhie Baskoro Yudhoyono menegaskan program BSPS tidak hanya membangun rumah, tetapi juga martabat warga melalui peningkatan kualitas hidup dan akses layanan dasar.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
Pansus DPRD Bandung Percepat Ranperda Pencegahan Seks Berisiko
Pansus 14 DPRD Kota Bandung mempercepat pembahasan Ranperda Pencegahan Perilaku Seks Berisiko dengan melibatkan akademisi dan warga untuk regulasi komprehensif.
Legislator: Pembaruan Data PBI JKN Jangan Korbankan Rakyat
Anggota Komisi VIII DPR Derta Rohidin menegaskan pembaruan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional tidak boleh mengorbankan hak hidup pasien kronis yang kehilangan akses JKN.
DPRD Surabaya Dorong Percepatan Program Rutilahu 2025-2026
Anggota DPRD Surabaya mendesak percepatan pelaksanaan program Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni) untuk periode 2025-2026 guna meningkatkan kualitas hidup warga dan mengurangi kemiskinan di kota tersebut.
DPR Susun Naskah Akademik RUU Perampasan Aset
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan Komisi III DPR tengah menyusun naskah akademik RUU Perampasan Aset, dengan pembahasan menunggu penyelesaian KUHP, KUHAP, dan UU Tipikor.
DPR Resmikan 8 Rumah Relokasi Korban Longsor Arjasari
Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal meresmikan delapan rumah relokasi bagi korban longsor di Arjasari, Bandung, memberikan harapan baru dan keamanan bagi warga terdampak bencana.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
DPR Setujui Harmonisasi RUU Pengelolaan Keuangan Haji
Badan Legislasi DPR RI menyetujui harmonisasi RUU Pengelolaan Keuangan Haji dengan perubahan signifikan, termasuk penghapusan asas nirlaba dan penguatan pengelolaan korporasi.
DPR Kritik MKMK Usut Hakim Adies Kadir: Prosedur Harus Ditolak
Anggota Komisi III DPR Soedeson Tandra mengkritik Mahkamah Kehormatan MK yang menindaklanjuti laporan terhadap hakim terpilih Adies Kadir. Ia menilai MKMK seharusnya menolak perkara karena tidak memenuhi prosedur formil dan kewenangan.
PKB Bantah Jokowi Soal Revisi UU KPK: Proses Bersama Pemerintah
Anggota DPR dari PKB, Abdullah, membantah pernyataan Jokowi bahwa revisi UU KPK 2019 murni inisiatif DPR. Ia menegaskan pemerintah terlibat dalam pembahasan dan UU tetap berlaku meski tak ditandatangani.
DPR Nilai Nusakambangan Layak untuk Pidana Kerja Sosial
Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menilai Pulau Nusakambangan layak menjadi lokasi pidana alternatif kerja sosial, mengapresiasi transformasi pulau tersebut menjadi pusat kemandirian dan produktivitas.
Baleg DPR Setujui Tambahan dan Perubahan RUU Prioritas
Badan Legislasi DPR menyetujui usulan tambahan dan perubahan RUU dalam Prolegnas Prioritas 2026, termasuk RUU Penyiaran dan RUU Hukum Acara Perdata.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
4 RUU Prioritas Komisi III DPR 2026: Perampasan Aset hingga KUHPerdata
Komisi III DPR mengungkapkan empat Rancangan Undang-Undang prioritas yang masih dalam pembahasan pada 2026, termasuk RUU Perampasan Aset dan Hukum Acara Perdata, dalam rapat evaluasi Prolegnas bersama Baleg DPR.
DPRD DKI Sidak Flyover Pesing Jakbar, Temukan Banyak Lubang
Hardiyanto Kenneth dari DPRD DKI Jakarta melakukan inspeksi mendadak di flyover Pesing, Jakarta Barat, setelah laporan masyarakat tentang jalan berlubang yang berbahaya. Dinas Bina Marga berjanji perbaiki kerusakan akibat hujan dan saluran tersumbat.
Dorongan Pengesahan RUU KUHP Ganti Hukum Kolonial
Menko Polhukam Mahfud Md mendorong percepatan pengesahan RUU KUHP untuk mengganti KUHP warisan Belanda. DPR merespons dengan rencana rapat pembahasan.
Page 2 of 2
