Menteri Hukum Buka Peluang Pendidikan Kedinasan bagi Pemuda Papua
Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, menyatakan bahwa Kementerian Hukum memberikan ruang afirmasi bagi generasi muda Papua untuk mengakses pendidikan kedinasan dan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Pernyataan ini disampaikan saat meresmikan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Kampung dan Kelurahan di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya di Sorong.
Apresiasi untuk Potensi Pemuda Papua
Dalam sambutannya, Supratman mengapresiasi penampilan pelajar dan mahasiswa asal Papua Barat yang memadukan gerak, musik, dan suara secara harmonis. Menurutnya, penampilan tersebut menunjukkan potensi, semangat, dan kedisiplinan generasi muda Papua yang perlu didukung melalui kebijakan afirmasi.
“Kementerian Hukum ingin memberikan ruang afirmasi bagi putra-putri Papua agar memiliki kesempatan lebih besar untuk mengakses pendidikan kedinasan dan menjadi bagian dari ASN di lingkungan Kementerian Hukum,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (19/5/2026).
Peluang di Politeknik Pengayoman Indonesia
Supratman juga menawarkan kesempatan bagi pelajar dan mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan di Politeknik Pengayoman Indonesia, sekolah kedinasan di bawah Kementerian Hukum. Bagi yang berminat, pendidikan akan dimulai dari semester awal dengan peluang menjadi ASN setelah lulus. Sementara itu, mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi dipersilakan melanjutkan kuliahnya masing-masing.
Ia menegaskan bahwa Kementerian Hukum akan terus mendorong kebijakan afirmasi dalam penerimaan ASN bagi putra-putri Papua. “Saya sejak awal menjabat sebagai Menteri Hukum telah menyampaikan bahwa afirmasi harus diberikan, baik dalam penerimaan calon mahasiswa maupun penerimaan ASN di lingkungan Kementerian Hukum,” katanya.
Persiapan Sejak Dini
Dalam kegiatan yang dilaksanakan Senin (18/5), Supratman mendorong pelajar SMP dan SMA di Papua untuk mulai mempersiapkan diri sejak dini agar dapat memanfaatkan peluang pendidikan kedinasan di lingkungan Kementerian Hukum. Kebijakan afirmasi ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Papua, khususnya di bidang hukum dan pelayanan publik.
Melalui langkah ini, Kementerian Hukum berharap semakin banyak generasi muda Papua yang memiliki kesempatan berkembang, berdaya saing, dan berkontribusi dalam pembangunan hukum nasional.
