Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin membahas dampak tekanan ekonomi global terhadap keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Salah satu topik utama yang diangkat adalah kemungkinan penerbitan obligasi daerah sebagai solusi pembiayaan alternatif.
Khoirudin menjelaskan bahwa pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Dalam rapat yang digelar di Balai Kota Jakarta pada Selasa, 19 Mei 2026, mereka membahas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 yang akan segera dibahas di DPRD.
Tekanan Ekonomi Global Berdampak pada Anggaran Jakarta
Khoirudin menuturkan bahwa tekanan ekonomi dunia turut mempengaruhi kondisi keuangan Jakarta. Pengurangan dana bagi hasil (DBH) yang masih terus berlanjut menjadi salah satu faktor yang memperberat anggaran daerah.
"Pada prinsipnya, Pak Gubernur menyampaikan bahwa tekanan ekonomi kita, dampak dari tekanan ekonomi dunia, berdampak kepada anggaran kita. Juga dampak dari itu semua, pengurangan DBH masih terus berlanjut," ujar Khoirudin.
Meski demikian, Pramono memberikan jaminan bahwa anggaran untuk layanan publik dasar tidak akan dikurangi. Anggaran pendidikan seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), serta anggaran Dinas Kesehatan tetap dipertahankan.
Prioritas Pembangunan Tetap Fokus pada Banjir dan Kemacetan
Khoirudin menegaskan bahwa prioritas pembangunan Jakarta tidak bergeser. Penanganan banjir dan kemacetan masih menjadi fokus utama pemerintah daerah. Program-program yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat akan diutamakan, sementara program yang tidak langsung berhubungan dengan layanan warga akan ditunda.
"Secara umum, yang untuk kepentingan masyarakat, prioritas. Yang tidak langsung berhubungan dengan layanan masyarakat Jakarta, itu dibelakangkan," jelasnya.
Opsi Penerbitan Obligasi Daerah sebagai Creative Financing
Dalam pembahasan tersebut, Pramono juga mempertimbangkan skema creative financing. Salah satu opsi yang mengemuka adalah penerbitan obligasi atau sukuk oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Langkah ini dinilai dapat memberikan ruang bagi masyarakat yang memiliki tabungan atau investasi untuk berpartisipasi dalam pembangunan Jakarta.
"Tadi Pak Gubernur menyebutkan jika memungkinkan untuk adanya obligasi atau sukuk yang diterbitkan oleh Pemda DKI Jakarta untuk memberikan ruang kepada orang-orang yang punya tabungan atau investasi untuk berinvestasi di Jakarta, membangun Jakarta," ujar Khoirudin.
Namun, ia menegaskan bahwa penerbitan obligasi daerah masih sebatas wacana dan belum diputuskan. Saat ini, pembahasan RKPD masih fokus pada kerangka kebijakan dan pagu indikatif anggaran. Opsi obligasi daerah akan terus dikaji lebih lanjut.
