DPR Tegaskan RUU Penyadapan Hanya untuk Penegakan Hukum
Badan Keahlian DPR RI menegaskan RUU Penyadapan hanya mengatur praktik dalam konteks penegakan hukum, bukan untuk fungsi intelijen, dengan fokus pada perlindungan HAM dan kebutuhan negara.
Kategori : Legislasi
Legislator Kecam Serangan ke Pasukan Perdamaian TNI di Lebanon
Anggota Komisi I DPR Yudha Novanza Utama mengecam keras serangan yang menewaskan tiga prajurit TNI dalam misi UNIFIL di Lebanon Selatan, menyebutnya pelanggaran serius hukum internasional.
RUU Satu Data: Doli Kurnia Soroti Masalah Dasar Data RI
Wakil Ketua Baleg DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, menegaskan pentingnya RUU Satu Data Indonesia untuk mengatasi masalah akurasi data dalam bencana, bansos, dan pemilu. Ia menyebut Indonesia masih terjebak isu dasar data.
RUU PSDK Atur Pembentukan LPSK di Daerah, DPR Ungkap
Ketua Komisi XIII DPR, Willy Aditya, mengungkap RUU Pelindungan Saksi dan Korban akan mengatur pembentukan LPSK di daerah untuk memperkuat perlindungan.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
Gerindra Bantu Korban Kebakaran di Medan Amplas
M. Husni, legislator Gerindra, turun langsung ke lokasi kebakaran di Medan Amplas untuk menyalurkan bantuan sembako, pakaian, dan perlengkapan rumah tangga kepada warga terdampak.
DPR Apresiasi Kinerja Kakorlantas di Operasi Ketupat 2026
Anggota Komisi III DPR RI Martin Tumbelaka memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja Kakorlantas Polri dan jajaran dalam Operasi Ketupat 2026. Legislator Gerindra ini menyebut tingkat kecelakaan mudik menurun dan kesigapan polisi di lapangan luar biasa
Legislator Gerindra Tinjau Koperasi di Sidoarjo, Ajak Warga Bergabung
Bambang Haryo Soekartono, legislator Gerindra, meninjau Koperasi Merah Putih di Desa Bungurasih, Sidoarjo. Ia mengapresiasi peran koperasi dan mendorong masyarakat untuk menjadi anggota guna memperkuat manfaat ekonomi.
DPR Dukung Putusan MK Soal Uang Pensiun Eks Pejabat
Wakil Ketua Baleg DPR Ahmad Doli Kurnia mendukung putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan revisi UU 12/1980 terkait uang pensiun mantan pejabat negara.
Baleg DPR Tindak Lanjuti Putusan MK Soal UU Pensiun Eks Pejabat
Wakil Ketua Baleg DPR Martin Manurung menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti putusan MK yang memerintahkan revisi UU Nomor 12 Tahun 1980 tentang uang pensiun mantan pejabat negara dalam waktu dua tahun.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
MK Perintahkan Revisi UU Pensiun Eks Pejabat Negara
Mahkamah Konstitusi memerintahkan perubahan UU Nomor 12 Tahun 1980 tentang pensiun mantan pejabat negara, menyatakan tidak sesuai dengan kondisi terkini dan memberi batas waktu dua tahun.
RUU Satu Data Segera Dibahas, Fokus Aktivasi Potensi Nasional
DPR akan membahas RUU Satu Data tahun ini untuk mengoptimalkan data nasional, belajar dari ketidaksinkronan data saat bencana di Sumatera.
Revisi UU Hak Cipta Perkuat Perlindungan Karya Jurnalistik
Ketua DPR Puan Maharani menyatakan revisi UU Hak Cipta akan memperkuat perlindungan karya jurnalistik, transparansi royalti, dan adaptasi teknologi AI untuk hak pencipta.
Baleg DPR Ungkap Urgensi RUU Satu Data untuk Pembangunan
Ketua Baleg DPR Bob Hasan menjelaskan RUU Satu Data Indonesia bertujuan mengoptimalkan data nasional demi perencanaan pembangunan yang terstruktur dan tepat guna.
Aktivis Desak Pemerintah Selesaikan DIM RUU PPRT
Koordinator Jala PRT, Lita Anggraini, mendesak pemerintah segera menyusun DIM dan Surpres RUU PPRT dalam waktu satu bulan, setelah DPR menyetujui RUU sebagai inisiatif.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
Baleg DPR Beberkan 3 Pokok Aturan RUU PPRT
Pimpinan Baleg DPR menguraikan tiga pokok pengaturan dalam RUU PPRT yang baru disahkan sebagai inisiatif DPR, menekankan perlindungan hukum bagi 4,2 juta pekerja rumah tangga setelah 22 tahun penantian.
RUU PPRT Jadi RUU Inisiatif DPR, Waka MPR Soroti Kepastian Hukum
Setelah perjuangan lebih dari dua dekade, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga resmi ditetapkan sebagai RUU Inisiatif DPR. Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menekankan pentingnya regulasi ini untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pe
DPR Sahkan RUU Hak Cipta Sebagai Usul Inisiatif
DPR menyetujui revisi UU Hak Cipta menjadi RUU inisiatif dalam rapat paripurna. Delapan fraksi mendukung, dengan masukan dari musisi seperti Ariel Noah dan Rhoma Irama.
DPR Setujui RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
DPR RI menyetujui RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sebagai usul inisiatif yang mengatur hak jaminan sosial, mekanisme perekrutan, dan larangan bagi perusahaan penempatan.
DPR: Karya Jurnalistik Dilindungi Hak Cipta, Wajib Izin dan Royalti
DPR menyatakan perlindungan karya jurnalistik masuk dalam Revisi UU Hak Cipta. Penggunaan ulang wajib izin dan bayar royalti, dengan target penyelesaian tahun ini.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
DPR Bahas RUU HPI, Pakar Soroti Aturan Konser dan Perkawinan
Panitia Khusus DPR RI memulai pembahasan RUU Hukum Perdata Internasional. Pakar hukum Yu Un Oppusunggu menyebut aturan ini penting untuk kasus seperti konser artis asing hingga perkawinan WNI di luar negeri.
Baleg DPR: Karya Jurnalistik Dilindungi Hak Cipta, Wajib Izin
Ketua Baleg DPR Bob Hasan menjelaskan revisi UU Hak Cipta akan melindungi karya jurnalistik dengan hak eksklusif, penggunaan ulang wajib izin dan berpotensi bayar royalti.
DPR Terima Tiga Surpres Presiden, Termasuk RUU Saksi dan Siber
Ketua DPR Puan Maharani mengumumkan penerimaan tiga Surat Presiden dalam rapat paripurna, mencakup RUU Perlindungan Saksi dan Korban serta RUU Keamanan dan Ketahanan Siber.
RUU PPRT Disahkan DPR Sebagai Usul Inisiatif
Paripurna DPR menyetujui RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sebagai usul inisiatif, dengan hak jaminan sosial dan larangan pemotongan upah oleh perusahaan penempatan.
RUU Hak Cipta Jadi Usul Inisiatif DPR, Respons AI
DPR RI menyetujui RUU perubahan UU Hak Cipta sebagai usul inisiatif, menindaklanjuti putusan MK dan mengatur ciptaan berbasis kecerdasan artifisial serta dana abadi royalti.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
RUU Hak Cipta Rampung, Atur Dana Abadi Royalti dan AI
Badan Legislasi DPR RI menyelesaikan harmonisasi RUU Hak Cipta yang mengatur dana abadi royalti, karya kecerdasan artifisial, dan lembaga manajemen kolektif. Delapan fraksi sepakat lanjutkan ke tahap berikutnya.
DPR Sepakati RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
Badan Legislasi DPR RI menyepakati RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sebagai usul inisiatif, dengan hak jaminan sosial dan pelatihan vokasi bagi PRT.
DPR Sahkan RUU PPRT dan Hak Cipta sebagai Usul Inisiatif
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengumumkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan RUU Hak Cipta akan disahkan sebagai usul inisiatif DPR dalam paripurna besok, dengan target rampung tahun ini.
DPR Targetkan RUU PPRT Disahkan Tahun 2026
DPR RI terus membahas RUU PPRT dengan mengumpulkan aspirasi publik. Komnas Perempuan dan anggota DPR mendesak pengesahan segera, mengingat RUU ini telah menunggu lebih dari 20 tahun.
Baleg DPR Pastikan RUU PPRT Disahkan Tahun 2026
Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan memastikan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga akan disahkan tahun ini, dengan partisipasi publik melalui rapat dengar pendapat.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
Baleg DPR Pastikan RUU PPRT Disahkan Tahun Ini
Badan Legislasi DPR memastikan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga akan disahkan pada tahun ini, mempercepat upaya perlindungan hukum bagi pekerja domestik di Indonesia.
Page 1 of 2
