Mendagri Tito Karnavian: Inflasi Bulanan di Aceh, Sumut, dan Sumbar Mulai Membaik
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan bahwa perkembangan inflasi bulanan (month to month) di tiga provinsi yang terdampak bencana, yaitu Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang digelar di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta pada Senin, 6 April 2026.
Indikator Bulanan Lebih Relevan untuk Pengendalian Inflasi
Dalam rapat tersebut, Tito Karnavian menekankan bahwa indikator inflasi bulanan lebih tepat digunakan untuk mengendalikan inflasi dibandingkan dengan inflasi tahunan (year on year). "Data inflasi year on year oke untuk jadi pegangan nasional dan dunia internasional. Tapi kalau untuk mengendalikan inflasi, lebih tepat kita menggunakan yang month to month," ujarnya. Menurutnya, indikator bulanan lebih mencerminkan kondisi riil di lapangan, terutama dalam merespons dinamika harga yang cepat berubah.
Secara nasional, inflasi tercatat menurun dari 4,76 persen menjadi 3,48 persen. Sementara itu, inflasi bulanan juga melandai dari 0,68 persen menjadi 0,41 persen. Perkembangan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk normalisasi tarif listrik serta peningkatan mobilitas selama periode libur panjang dan Hari Raya, yang berdampak pada kelompok makanan, minuman, dan transportasi.
Perbaikan Inflasi di Provinsi Terdampak Bencana
Pada tiga daerah terdampak bencana, kondisi inflasi bulanan menunjukkan perbaikan yang signifikan:
- Sumatra Barat dan Aceh masing-masing mencatat inflasi bulanan sebesar 0,04 persen.
- Sumatra Utara bahkan mengalami deflasi sebesar 0,13 persen.
Khusus di Aceh, sebelumnya sempat terjadi inflasi tahunan yang cukup tinggi akibat gangguan distribusi, seperti terputusnya akses jalan dan pasokan barang. Namun, pada indikator bulanan, kondisi tersebut mulai membaik seiring dengan pulihnya distribusi. "Artinya apa yang dikerjakan selama ini untuk menormalisasi Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, mengendalikan harga barang dan jasa, itu sudah cukup baik, karena banyak suplai sudah masuk," kata Tito.
Pulihnya Distribusi sebagai Faktor Kunci
Perbaikan inflasi ini menjadi sinyal bahwa ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi di wilayah terdampak mulai stabil. Upaya perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur sosial dan ekonomi dinilai berkontribusi positif dalam penyediaan dan pengendalian harga bahan pokok masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa langkah-langkah konkret yang diambil oleh pemerintah daerah dan pusat mulai membuahkan hasil.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, termasuk Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi I Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa, serta Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan Kantor Staf Presiden (KSP) Popy Rufaidah, bersama pihak terkait lainnya.
Dengan perkembangan ini, Mendagri mengingatkan bahwa meskipun ada perbaikan, daerah-daerah lain yang masih mengalami tekanan inflasi bulanan perlu segera mengambil langkah-langkah konkret untuk mengendalikan harga dan menjaga stabilitas ekonomi lokal.
