DPD AMPI Sumsel memberikan apresiasi tinggi kepada MPR RI yang menyelenggarakan Sarasehan Nasional bertajuk 'Obligasi Daerah sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik'. Acara yang berlangsung pada Selasa, 19 Mei 2026, di Aston Palembang Hotel & Conference Centre ini dapat disaksikan melalui live streaming di detik.com.
Apresiasi dari Sekretaris DPD AMPI Sumsel
Sekretaris DPD AMPI Provinsi Sumsel, Kemas Umar Jayanegara, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada berbagai pihak yang mendukung kesuksesan acara ini sejak tahap persiapan. Ia secara khusus berterima kasih kepada detik.com yang telah mempersiapkan acara ini sejak malam sebelumnya, serta kepada lembaga MPR RI, khususnya Bapak Melkias Markus Mekeng, yang memberikan dukungan penuh. 'Semoga kegiatan sarasehan hari ini dapat membawa manfaat bagi kita semua, khususnya dalam membangun kabupaten, kota, dan Provinsi Sumatera Selatan lebih baik ke depan,' ujarnya.
Partisipasi Peserta dan Tujuan Acara
Dari pantauan di lokasi, ballroom hotel dipadati sekitar 200 peserta yang terdiri dari wali kota, bupati, hingga sekretaris daerah dari seluruh kabupaten/kota se-Sumatera Selatan. Para peserta tampak antusias mengikuti jalannya forum. Sarasehan nasional ini digelar di tengah masih tingginya ketergantungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap dana transfer pemerintah pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Di sisi lain, pemerintah daerah dituntut semakin mandiri dalam membiayai pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik.
Obligasi Daerah sebagai Solusi Strategis
Oleh karena itu, obligasi daerah dinilai dapat menjadi solusi strategis untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah sekaligus membuka ruang partisipasi masyarakat dalam investasi publik. Kegiatan ini juga menjadi forum diskusi untuk memperdalam pemahaman mengenai peluang, tantangan, serta langkah strategis implementasi obligasi daerah di Indonesia.
Potensi Obligasi Daerah sebagai Instrumen Investasi Publik
Selain sebagai instrumen pembiayaan pembangunan, obligasi daerah dipandang berpotensi menjadi instrumen investasi publik yang melibatkan masyarakat dan lembaga keuangan dalam pembangunan daerah. Adapun tujuan lain dari kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman pemerintah daerah, legislatif, akademisi, dan masyarakat mengenai konsep serta mekanisme obligasi daerah, sekaligus mendorong partisipasi investor dalam investasi publik daerah melalui instrumen pasar modal.
