Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melakukan peninjauan langsung ke program perumahan rakyat di Perumahan Kadar Malibera Residence III, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Dalam kunjungan tersebut, Tito didampingi oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti. Mereka mengecek kondisi bangunan dan berdialog dengan para penghuni perumahan.
Dorong Pembebasan Retribusi bagi MBR
Dari hasil peninjauan, Tito mendorong Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, untuk mendukung program perumahan rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Ia meminta agar Septinus segera mengimplementasikan kebijakan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sebab, Kota Sorong diketahui belum menerapkan kebijakan tersebut.
Tito secara khusus meminta Wali Kota Sorong untuk memahami secara komprehensif kebijakan pembebasan retribusi PBG dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR. Ia mewanti-wanti agar kepala daerah memahami teknis pelaksanaannya ketika kebijakan itu diterapkan.
"Nanti dianggap, ngomong depan publik bahwa, ini digratiskan PBG, BPHTB, besok masyarakat gratis. Enggak, enggak semua gratis. Yang gratis hanya masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Tito dalam keterangan tertulis, Senin (27/4/2026).
Dialog dengan Penghuni dan Pengembang
Dalam sesi dialog yang berlangsung meriah, Tito bersama rombongan mengecek kondisi rumah yang dihuni warga setempat. Mereka juga berdialog dengan pengembang perumahan untuk memastikan kualitas bangunan sesuai standar.
Setelah mengecek perumahan, Mendagri bersama rombongan melanjutkan kunjungan ke kawasan kumuh di Kelurahan Malawei, Kota Sorong. Di lokasi ini, mereka kembali mengecek kondisi lingkungan dan berbincang dengan masyarakat setempat.
Komitmen Pemerintah untuk Hunian Layak
Berbagai upaya ini menandai kehadiran pemerintah dalam memastikan masyarakat di Tanah Papua memperoleh akses hunian yang layak. Hal ini sejalan dengan program Presiden Prabowo yang memiliki perhatian besar terhadap rakyat kecil, termasuk di Tanah Papua.
Turut hadir dalam peninjauan tersebut Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, Wali Kota Sorong Septinus Lobat, Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP OKP) Velix Vernando Wanggai, serta pihak terkait lainnya.
