Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) mendesak kementerian dan lembaga untuk segera mengajukan anggaran pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Langkah ini diambil setelah Rencana Induk (Renduk) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera mendapat persetujuan dari DPR RI. Percepatan pencairan anggaran dinilai krusial agar program pemulihan dapat segera berjalan di lapangan.
Ketua Satgas PRR Tegaskan Pentingnya Percepatan
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menekankan bahwa percepatan pengajuan anggaran merupakan kunci agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi tidak tertunda. Pemerintah telah menyiapkan dukungan kebijakan dan anggaran, sehingga seluruh kementerian dan lembaga harus bergerak cepat dalam menindaklanjuti kebutuhan program pemulihan.
"Tolong diajukan usulan anggaran sesuai rencana kegiatan renduk ke Menkeu. Makin cepat makin baik sehingga jika sudah ditransfer Kemenkeu, semakin cepat kita bergerak untuk rehabilitasi dan rekonstruksi bencana Sumatera. Jangan sampai sudah ada direktif Presiden dan Menkeu sudah siapkan anggaran, rekan-rekan kementerian dan lembaga tidak mengajukan sehingga pemulihan bencana Sumatera jadi terlambat," kata Tito dalam keterangannya pada Sabtu (6/6/2026).
Fokus Bergeser ke Pemulihan Permanen
Dorongan ini disampaikan seiring pergeseran fokus dari tanggap darurat dan transisi menuju program pemulihan permanen. Pos Komando (Posko) Nasional Satgas PRR juga meminta kementerian dan lembaga untuk mempercepat pengajuan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Tahun 2026 serta mulai menyusun kebutuhan pendanaan Tahun 2027. Hal ini penting untuk menghindari jeda pelaksanaan program pada tahun berikutnya.
Berdasarkan pemantauan Posko Nasional Satgas PRR per 3 Juni 2026, beberapa kementerian dan lembaga telah memasuki tahap proses penganggaran di Kementerian Keuangan atau telah memperoleh alokasi pagu anggaran. Di antaranya adalah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Agama. Sementara itu, sejumlah kementerian dan lembaga lainnya masih menyelesaikan proses internal dan penyusunan dokumen pendukung.
Progres Pemulihan di Berbagai Sektor
Percepatan pendanaan menjadi semakin mendesak karena berbagai program pemulihan telah siap dilaksanakan. Di sektor pertanian, rehabilitasi lahan terdampak telah mencapai progres 63 persen, dan kegiatan tanam kembali sudah dimulai di sejumlah wilayah Aceh. Di sektor pendidikan, revitalisasi sekolah yang terkena dampak terus berlangsung agar siswa tidak lagi belajar di fasilitas darurat.
Selain itu, pembangunan hunian tetap juga dipercepat untuk memastikan masyarakat dapat segera menempati tempat tinggal yang aman dan layak.
Renduk Pascabencana Sumatera sebagai Pedoman
Renduk Pascabencana Sumatera menjadi pedoman utama pemulihan permanen selama tiga tahun, yaitu periode 2026-2028. Dokumen ini disusun melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bappenas, dan Satgas PRR. Renduk tersebut menghimpun 11.512 program dan kegiatan dengan total kebutuhan anggaran mencapai Rp100,166 triliun.
"Sekarang proses menuju pemulihan permanen atau rehab rekon. Ini kuncinya adalah renduk yang direkap dari kabupaten, kota, provinsi terdampak dan kementerian/lembaga. Kemudian disandingkan oleh Bappenas dan Satgas PRR juga ikut," tutup Tito.
