Dedi Mulyadi Ungkap Syarat Utama Wacana Jalan Berbayar Ganti Pajak Kendaraan
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengungkapkan syarat utama di balik wacana penerapan jalan berbayar di seluruh jalan raya yang berada di bawah pengelolaan provinsi. Wacana ini masih dalam tahap pengkajian dan diajukan sebagai alternatif jika pajak kendaraan bermotor dihapuskan.
Prinsip Keadilan dalam Pengenaan Biaya
Menurut Dedi, pemberlakuan tarif terhadap penggunaan jalan lebih memenuhi prinsip keadilan dibandingkan dengan pemungutan pajak kendaraan bermotor yang bersifat tebang pilih. Ia mencontohkan bahwa tidak semua warga memiliki frekuensi penggunaan kendaraan yang sama setiap harinya.
"Kan pajak kendaraan bermotor untuk mobil listrik tidak diperbolehkan. Mungkin ke depan diperbolehkan setelah situasi ekonomi global pulih. Tapi ada pemikiran, kalau ingin berkeadilan, pajak kendaraan bermotor dihapus diganti dengan jalan berbayar," ujar Dedi dalam wawancara di akun Instagram pribadinya, Rabu (13/5).
Mekanisme Pembayaran ala Jalan Tol
Dedi menjelaskan bahwa mekanisme pembayaran jalan berbayar nantinya akan mirip dengan sistem jalan tol, dan hanya berlaku untuk jalan-jalan provinsi. "Siapa yang pakai jalan provinsi bayar. Itu lebih berkeadilan dibanding mobilnya dipungut pajak tapi tidak pernah jalan," tegasnya.
Kajian Melibatkan Para Ahli
Meski demikian, Dedi menegaskan bahwa pihaknya masih mengkaji wacana tersebut secara mendalam. Ia menginginkan agar sebelum kebijakan ini resmi diberlakukan, seluruh jalan provinsi harus memenuhi standar yang setara dengan jalan tol. Kajian ini akan melibatkan para pakar, mulai dari pakar transportasi hingga akademisi, dan akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan serta Dinas Pendapatan Daerah.
"Tetapi dengan perhitungan seluruh jalan provinsi sudah memenuhi syarat seperti jalan tol," ujar politikus Partai Gerindra itu.
Latar Belakang Wacana
Sebelumnya, Dedi telah menyampaikan wacana ini dalam rapat paripurna DPRD Jawa Barat di Bandung pada Senin (11/5). Jalan berbayar diusulkan sebagai pengganti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk menciptakan sistem penarikan pajak yang lebih berkeadilan, seiring dengan kebijakan pemerintah pusat yang meminta agar kendaraan listrik tidak dikenakan PKB oleh pemerintah provinsi.
