PAN: WFH untuk Swasta Baik Diterapkan Secara Adaptif, Bukan Seragam
Jakarta - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PAN, Ashabul Kahfi, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan work from home (WFH) bagi sektor swasta. Namun, dia menegaskan bahwa penerapannya tidak perlu diseragamkan dalam hal penentuan hari, melainkan harus disesuaikan dengan kebutuhan operasional masing-masing perusahaan.
Pendekatan Fleksibel untuk Swasta
Ashabul Kahfi menjelaskan bahwa karakter usaha swasta sangat beragam, sehingga pendekatan satu untuk semua tidaklah tepat. "Untuk sektor swasta, pendekatannya memang tidak bisa diseragamkan begitu saja. Karakter usaha swasta itu berbeda-beda, ada yang berbasis administrasi dan digital, ada juga yang sangat bergantung pada pelayanan langsung, produksi, atau kehadiran fisik pekerja," ujarnya dalam keterangan pers pada Sabtu (4/4/2026).
Dia menambahkan, "Karena itu, yang paling penting menurut saya bukan semata-mata memilih hari apa, tetapi memastikan kebijakan ini tidak menurunkan produktivitas dan tidak merugikan pekerja." Ashabul Kahfi mencontohkan bahwa WFH setiap Jumat seperti yang diterapkan pada Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa menjadi opsi, tetapi tidak harus dipaksakan untuk swasta.
Hindari Penyeragaman dengan Pemerintah
Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PAN untuk wilayah Sulawesi ini menekankan bahwa swasta harus diberi ruang untuk menyesuaikan kebijakan WFH dengan kondisi operasional mereka. "Swasta harus diberi ruang untuk menyesuaikan dengan kebutuhan operasional masing-masing. Ada perusahaan yang justru paling sibuk pada hari Jumat, terutama di sektor jasa, perdagangan, logistik, atau layanan publik tertentu," paparnya.
Dia mendorong pemerintah untuk memberikan kerangka kebijakan yang fleksibel, sehingga WFH tidak hanya bagus di atas kertas. "Jangan sampai WFH ini hanya terlihat modern di atas kertas, tetapi di lapangan justru membuat jam kerja makin kabur, beban kerja bertambah, dan pekerja sulit memisahkan urusan kantor dengan urusan rumah. Itu yang harus diantisipasi dari awal," tegas Ashabul Kahfi.
Substansi Lebih Penting daripada Hari
Lebih lanjut, Ashabul Kahfi menyoroti bahwa kebijakan WFH bagi swasta harus mempertimbangkan aspek kesehatan kerja, keseimbangan kehidupan keluarga, dan kepastian hak normatif tenaga kerja. "Kebijakan WFH sehari sepekan untuk swasta itu baik kalau diterapkan secara adaptif, bukan seragam. Kalau ada perusahaan yang cocok di hari Jumat, silakan. Kalau lebih efektif di hari lain, juga silakan," katanya.
Dia menambahkan, "Yang penting adalah substansinya: produktivitas tetap terjaga, pelayanan tidak terganggu, dan pekerja tetap terlindungi. Jadi jangan terjebak pada soal harinya saja, tetapi pastikan kebijakan ini benar-benar memberi manfaat bagi dunia usaha sekaligus bagi para pekerja."
Latar Belakang Kebijakan Pemerintah
Sebelumnya, pemerintah telah mengimbau perusahaan swasta untuk menerapkan WFH satu hari dalam sepekan. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan bahwa imbauan ini tidak mengurangi cuti tahunan dan gaji bulanan, dengan teknis penerapan menjadi wewenang masing-masing perusahaan. "Diimbau untuk menerapkan WFH bagi pekerja atau buruh selama satu hari kerja dalam satu minggu sesuai kondisi perusahaan dan jam kerja WFH diatur oleh perusahaan," kata Yassierli.
Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kesejahteraan pekerja, namun Ashabul Kahfi mengingatkan agar fleksibilitas tetap dijaga untuk menghindari dampak negatif pada produktivitas dan operasional bisnis.
