Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay melontarkan protes kepada Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana dalam rapat kerja di Senayan, Jakarta, Rabu (3/6/2026). Saleh mengaku tidak terima karena tidak disapa oleh Menpar saat dirinya memasuki ruang rapat.
Protes Tidak Disapa
Dalam rapat tersebut, Saleh menyampaikan kekesalannya secara terbuka. "Terima kasih sudah hadir semua, ini karena Bu Menteri mau pergi duluan, makanya saya mau bicara takutnya saya nggak sempat bicara. Saya pas masuk tadi tidak disapa," ujar Saleh.
Ia membandingkan dengan anggota Komisi VII lainnya, Lamhot Sinaga, yang justru disambut hangat oleh Menpar. "Yang disapa malah Pak Lamhot, jadi begitu Pak Lamhot masuk 'Selamat datang Pak Lamhot'. Saya pas datang terlambat tiga atau empat menit, tidak begitu lama, disapa pun tidak. Jadi saya pikir apa salah saya sama Bu Menteri," kata Saleh.
Politikus PAN ini menambahkan bahwa ia hanya berbicara apa adanya, seperti kebiasaan orang Medan. "Biasa lah, kalau orang Medan kan terus terang, apa adanya, bukan ada apanya, tapi memang apa adanya saja. Itu lah yang saya rasakan," lanjutnya.
Kritik Penyerapan Anggaran
Saleh kemudian melanjutkan kritiknya terhadap kinerja Kementerian Pariwisata. Ia menyoroti ketidakseimbangan penyerapan anggaran yang mencapai hampir Rp 450 miliar antar kedeputian.
"Di kedeputian lain anggarannya jadi kecil, ada yang Rp 18 miliar atau Rp 20 miliar. Begitu pertengahan tahun habis anggarannya. Akhirnya mereka di kedeputian itu seperti sudah akhir tahun, tidak usah kerja lagi, hanya datang ngantor. Ini penting dibahas," tegasnya.
Dampak Kurs Rupiah terhadap Wisatawan
Selain itu, Saleh menyoroti fenomena banyaknya turis asing yang datang ke Indonesia untuk berbelanja akibat pelemahan rupiah. Menurutnya, hal ini positif bagi pedagang tetapi menjadi dilema bagi fundamental ekonomi.
"Banyak orang dari Singapura dan Malaysia ke Batam untuk wisata belanja, bahkan sekarang sampai ke Jakarta. Mereka menikmati selisih kurs. Sekarang 1 SGD sudah sekitar Rp 14 ribu. Ini menggembirakan karena barang laku, tapi di sisi lain belum tentu baik untuk tatanan ekonomi kita secara fundamental. Bagaimana posisi Indonesia? Apa kita senang mereka datang belanja atau kita mempertahankan fondasi ekonomi?" papar Saleh.
Kunjungan Menpar ke Daerah
Saleh juga mempertanyakan efektivitas kunjungan Menpar ke berbagai daerah yang kerap diunggah di media sosial. Ia heran unggahan tersebut muncul di ponselnya tanpa ia cari.
"Ibu ke Sumbar pakai baju-baju, postingan langsung masuk ke HP saya padahal saya tidak cari-cari. Kami senang, tapi apakah itu esensial untuk meningkatkan pendapatan negara?" tanya Saleh.
Ia membandingkan dengan kementerian lain yang menghabiskan anggaran untuk membangun infrastruktur seperti sekolah, buku, laptop, dan kursi. "Di Pariwisata, kita habiskan uang tapi saat yang sama berpotensi mengembalikan uang itu untuk negara," ujarnya.
Kritik dari Anggota Lain
Anggota Komisi VII DPR Putra Nababan juga menyampaikan kritik. Ia menyesalkan Menpar yang hendak meninggalkan rapat karena ada urusan lain. "Rasanya pedih tidak disapa oleh Ibu Menteri. Apakah layak kita lakukan pendalaman tanpa menteri? Kita hormati eksekutif, tapi legislatif punya hak konstitusional yang sama. Mohon kebijakan pimpinan," tuturnya.
Respons Menpar
Menpar Widiyanti Putri Wardhana merespons dengan menampung semua masukan. "Saya ucapkan terima kasih atas masukan dan dukungan. Saya catat semua poin. Saya yakin ibu wamen nanti dapat menjawab, dan kami akan jawab di rapat berikutnya tanggal 17 Juni untuk bahas anggaran 2027," ujar Widiyanti.
Ia pun memohon izin untuk meninggalkan rapat karena ada hal penting lain. "Saya catat dan serap. Mohon izin meninggalkan ruangan, terima kasih," imbuhnya.
