DPR Usulkan Impor Gula Rafinasi Hanya Lewat BUMN untuk Lindungi Petani Tebu
Liputan6.com, Jakarta - Banyaknya importir gula rafinasi dinilai membuat pengawasan distribusi semakin sulit. Kondisi ini disebut membuka celah di mana gula rafinasi, yang seharusnya hanya untuk kebutuhan industri, justru rembes ke pasar konsumsi dan menekan harga gula petani lokal. Anggota Komisi VI DPR RI, Kawendra Lukistian, menilai impor gula rafinasi perlu dibuat lebih terpusat agar pengawasan lebih mudah dilakukan dan distribusinya tidak merugikan konsumen serta petani tebu.
Usulan Sentralisasi Impor Melalui BUMN
Dalam rapat bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono pada Rabu (8/4/26), Kawendra mengusulkan agar impor gula rafinasi hanya dilakukan melalui perusahaan BUMN. Ia menegaskan penggunaan kata "hanya" penting untuk mencegah celah bagi pihak lain di luar BUMN ikut masuk dalam jalur impor.
"Kita satu pintu saja karena terlalu banyak pintu soal impor gula rafinasi," kata Kawendra. Menurutnya, dengan sentralisasi ini, distribusi bisa lebih terjaga, pengawasan menjadi lebih ketat, dan potensi gula industri rembes ke pasar konsumsi bisa ditekan secara signifikan.
Kebijakan Tambahan untuk Pengembangan Tebu
Selain memperketat jalur impor, Kawendra juga mengusulkan adanya kebijakan tambahan bagi perusahaan importir gula rafinasi yang belum berkontribusi terhadap pengembangan tebu di dalam negeri. Ia menyarankan penerapan surcharge atau denda progresif untuk perusahaan-perusahaan tersebut.
"Kalau itu belum bisa terlaksana, mungkin harus ada penetrasi kebijakan lain, misalnya surcharge untuk semua perusahaan importir rafinasi yang belum mampu menanam tebu di sini, ada denda progresifnya, jadi jelas," ujarnya. Kawendra menilai tidak ada alasan kebijakan ini tidak bisa dijalankan, mengingat pemerintah memiliki regulator yang lengkap untuk mengatur impor dan distribusi gula rafinasi.
Harapan Penyelesaian di Era Presiden Prabowo
Kawendra berharap usulan ini dapat menyelesaikan persoalan impor gula rafinasi yang selama ini berlarut-larut. "Harusnya tidak ada alasan tidak bisa dilaksanakan karena di sini ada regulator semua. Mudah-mudahan persoalan yang selama ini berlarut di era Presiden Prabowo jadi bisa selesai urusan gula rafinasi ini," tutupnya. Usulan ini diharapkan dapat melindungi petani tebu lokal dari tekanan harga yang tidak sehat akibat distribusi yang tidak terkontrol.
