Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengajak pemerintah daerah (Pemda) di Tanah Papua untuk memperkuat kolaborasi dalam mendukung implementasi program perumahan. Langkah ini dinilai penting untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.
Sektor perumahan merupakan kebutuhan dasar yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan keadilan sosial. Pemerintah pusat telah menetapkan program perumahan sebagai salah satu prioritas nasional. Hal ini disampaikan Tito dalam acara Sosialisasi KPP, FLPP, dan PNM Wilayah Papua di Gedung Drs. Ec. Lambert Jitmau, Kota Sorong, Papua Barat Daya, pada Senin (27/4) malam.
Kebijakan Pemerintah untuk Perumahan Rakyat
Pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan untuk mendukung keterjangkauan hunian, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kebijakan tersebut mencakup pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR. Tito menjelaskan, "Supaya masyarakat yang tidak mampu memiliki daya beli bisa terjangkau, tujuan itu. Ini sangat bisa membantu."
Ia juga mengapresiasi langkah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang terus mendorong inovasi pembiayaan dan perluasan akses terhadap hunian layak. Kolaborasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci dalam menjawab tantangan pembangunan perumahan secara nasional.
Optimalisasi Mal Pelayanan Publik
Tito menekankan pentingnya penguatan tata kelola layanan di daerah agar kebijakan yang telah disiapkan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Salah satu upaya yang didorong adalah optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai pusat layanan terpadu. "Kita dorong untuk membuat layanan satu atap yang namanya Mal Pelayanan Publik, MPP. Di situ semua layanan publik dijadikan satu," ujarnya.
Penyederhanaan layanan akan memberikan dampak positif tidak hanya bagi masyarakat, tetapi juga bagi iklim investasi di sektor perumahan. Dengan ekosistem yang semakin kondusif, pembangunan perumahan diharapkan dapat berjalan lebih optimal.
Insentif untuk Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Tito mengingatkan bahwa kebijakan insentif yang diberikan pemerintah perlu dimanfaatkan secara maksimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. "Dengan kemudahan KUR, pembebasan PBG, BPHTB, PPN ini akan membuat gelora gelombang untuk membangun perumahan, ekosistemnya akan hidup," sambungnya.
Di akhir sambutannya, Tito mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mendukung pelaksanaan program perumahan di Papua agar berjalan berkelanjutan. Ia meyakini program tersebut akan memberikan manfaat luas bagi masyarakat di Tanah Papua. "Semoga niat yang baik kita ini, untuk program seluruh Papua yang dimulai hari ini secara resmi di Kota Sorong ini, akan diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa," pungkasnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara), Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, Wali Kota Sorong Septinus Lobat, serta pihak terkait lainnya. Usai kegiatan, Tito bersama rombongan meninjau langsung kawasan Rumah Susun TNI AL Kota Sorong dan berdialog dengan prajurit TNI AL mengenai progres pembangunan rumah susun.
