Jakarta - Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) pascabencana Sumatera terus mengakselerasi pemulihan lahan sawah yang rusak akibat bencana hidrometeorologi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Langkah ini dilakukan melalui skema revitalisasi lahan yang diiringi dengan perlindungan lahan agar tidak beralih fungsi, guna menjamin keberlanjutan pasokan beras dan ketahanan pangan daerah, sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi petani.
Fokus Pemerintah pada Perlindungan Lahan
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan pendataan dan inventarisasi terhadap lahan pertanian yang terdampak bencana. Ia memastikan luas lahan produktif tetap terjaga meskipun terjadi kerusakan akibat bencana. Pemerintah tidak hanya fokus pada rehabilitasi lahan melalui revitalisasi dan cetak sawah, tetapi juga memperkuat kebijakan perlindungan lahan agar tidak beralih fungsi. Hal ini penting untuk menjaga produktivitas pangan nasional.
"Proteksi lahan pertanian di daerah itu menjadi fokus pemerintah. Kita sudah rapat, kita sudah tegaskan tidak boleh alih fungsi lahan, titik. Dan ini sudah ada undang-undangnya, jadi tidak boleh lagi ada pelanggaran," tegas Amran saat melakukan kunjungan di gudang Bulog, Karawang, Kamis (23/4/2026).
Bantuan Bibit Unggul untuk Petani
Secara paralel, pemerintah juga menyalurkan bantuan pertanian berupa bibit dan benih unggul kepada petani terdampak. Langkah ini bertujuan agar petani dapat segera kembali menanam pascabencana. "Semua yang terkena dampak, pemerintah memberikan bantuan, termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Semua sawah yang rusak itu ditanggung oleh pemerintah," ujar Amran.
Data Rehabilitasi Sawah per 24 April 2026
Berdasarkan data Satgas PRR 24 April 2026, dari total 42.702 hektare sawah yang menjadi sasaran rehabilitasi di tiga provinsi terdampak, sebanyak 2.045 hektare lahan telah selesai direhabilitasi, sementara 12.126 hektare masih dalam proses penanganan. Rinciannya sebagai berikut:
- Aceh: Dari 31.464 hektare sasaran, 116 hektare telah selesai direhabilitasi.
- Sumatera Utara: Dari 7.336 hektare sasaran, 224 hektare telah selesai direhabilitasi.
- Sumatera Barat: Dari 3.902 hektare sasaran, 1.705 hektare telah rampung direhabilitasi.
Penguatan Aspek Legalitas Lahan
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa rehabilitasi sawah tidak hanya berfokus pada pemulihan fisik lahan, tetapi juga mencakup penguatan aspek legalitas melalui pemutakhiran data pertanahan. Langkah ini penting agar lahan yang kembali produktif memiliki kepastian hukum dan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.
"Karena BPN ini di bawah Menteri ATR/BPN (Nusron Wahid), mungkin perlu ada instruksi kepada jajaran agar proaktif bekerja sama dengan Pemda untuk menyelesaikan persoalan tanah, batas lahan, sekaligus membantu sertifikat yang hilang," ujar Tito usai Rapat Koordinasi Tim Pengarah Satgas PRR di Jakarta, Senin (6/4/2026).
Tito menambahkan bahwa pemerintah daerah diminta aktif berkoordinasi dengan Kantor Wilayah ATR/BPN setempat dalam proses pendataan ulang lahan warga. Jika menemui kendala, pemerintah pusat akan turun tangan untuk memastikan seluruh proses berjalan cepat dan tepat.
