Kekerasan di Papua Tidak Boleh Dianggap Biasa
Wakil Ketua DPD RI sekaligus Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penanganan Konflik dan Kemanusiaan Papua DPD RI, Yorrys Raweyai, menegaskan bahwa rangkaian kekerasan yang kembali terjadi di Tanah Papua tidak boleh lagi dipandang sebagai kejadian berulang tanpa penyelesaian. Dalam konferensi pers usai Rapat Pleno Pansus di Gedung DPD RI, ia menyebut situasi ini sebagai peringatan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk segera mengambil langkah nyata.
Yorrys menyoroti meningkatnya kekerasan dalam beberapa hari terakhir, termasuk tewasnya seorang pilot berkewarganegaraan Amerika Serikat di Yahukimo serta meninggalnya sejumlah Orang Asli Papua di Intan Jaya saat menjalankan aktivitas sehari-hari. "Kami memandang setiap nyawa yang hilang di Tanah Papua adalah tragedi kemanusiaan. Kekerasan yang terus berulang tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Negara harus hadir untuk memastikan masyarakat Papua dapat hidup dengan aman, bermartabat, dan bebas dari rasa takut. Papua butuh kedamaian, jadi kekerasan harus dihentikan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (6/7/2026).
Pendekatan Keamanan Tidak Cukup
Menurut Yorrys, kondisi keamanan di Papua telah memengaruhi rasa aman masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penyelesaian persoalan Papua tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan keamanan, tetapi juga memerlukan kebijakan yang mampu menjawab akar persoalan melalui dialog, perlindungan hak-hak masyarakat, serta pembangunan yang berkeadilan.
Sementara itu, Wakil Ketua I Pansus Penanganan Konflik dan Kemanusiaan Papua DPD RI, Filep Wamafma, menjelaskan bahwa pembentukan Pansus bertujuan menjalankan fungsi kelembagaan dalam mengawal berbagai persoalan strategis di Papua, khususnya yang berkaitan dengan aspek kemanusiaan. Pansus akan menghimpun informasi, menyerap aspirasi masyarakat, dan merumuskan rekomendasi sebagai masukan bagi pemerintah.
Suara Masyarakat Papua Harus Didengar
"Kami tidak datang untuk mencari siapa yang paling benar atau paling salah. Kami datang untuk memastikan suara masyarakat Papua didengar dan menjadi bagian penting dalam penyusunan solusi yang komprehensif. Persoalan Papua tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan akumulasi berbagai persoalan yang membutuhkan penyelesaian secara menyeluruh," kata Filep.
Senator Papua Tengah sekaligus Anggota Pansus Papua DPD RI, Eka Kristina Yeimo, menambahkan bahwa perhatian Pansus akan diarahkan pada upaya menciptakan rasa aman bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang. Menurutnya, seluruh bentuk kekerasan yang melibatkan aparat keamanan, kelompok bersenjata, maupun unsur sipil harus diusut secara adil sesuai ketentuan hukum agar kepercayaan masyarakat terhadap negara tetap terjaga.
Dialog dan Rekonsiliasi untuk Perdamaian Berkelanjutan
"Kami mengajak seluruh pihak menghentikan segala bentuk kekerasan. Tidak ada kepentingan apa pun yang dapat dibenarkan apabila harus dibayar dengan hilangnya nyawa manusia. Papua membutuhkan ruang dialog, rekonsiliasi, dan kerja sama semua pihak untuk membangun perdamaian yang berkelanjutan," ujar Eka.
Menutup pernyataannya, Yorrys mengajak pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi dalam membangun Papua yang damai dan sejahtera. Ia berharap rekomendasi yang dihasilkan Pansus Papua DPD RI dapat menjadi kontribusi nyata dalam memperkuat perlindungan masyarakat sekaligus mendorong penyelesaian persoalan Papua secara komprehensif, berkeadilan, dan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan.
