Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mendapat sorotan tajam dari pimpinan dan anggota Komisi XIII DPR dalam rapat pembahasan usulan tambahan anggaran untuk tahun 2027. Pigai mengungkapkan bahwa Kementerian HAM menerima pagu indikatif 2027 sebesar Rp 728.129.471.000 dari Kementerian Keuangan.
Dalam rapat yang digelar pada Rabu (17/6/2026), Pigai mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 492,9 miliar. Rinciannya, Rp 224.971.905.000 dialokasikan untuk program pemajuan dan penegakan HAM, sedangkan Rp 267.928.471.000 untuk program dukungan manajemen. "Untuk itulah penambahan kami mengajukan penambahan kepada DPR sebanyak Rp 492.900.376.000," ujar Pigai.
Ketua Komisi XIII Pertanyakan Dokumen yang Baru Dikirim
Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya mempertanyakan mengapa dokumen usulan tambahan baru dikirimkan di tengah rapat. Ia menegaskan bahwa Komisi XIII bisa membatalkan usulan tersebut. "Pertama Pak Pigai hari ini agak tricky. Ya kenapa Bu Sekjen baru kirim penambahan anggarannya, nggak usah dibahas. Kenapa? Kami sudah minta untuk niat baik. Kenapa baru disusulin di dalam rapat? Gimana mau bahasnya?" kata Willy.
Meski demikian, Willy memberikan apresiasi terhadap rancangan anggaran pagu indikatif Kementerian HAM untuk 2027. Namun, ia tetap mempermasalahkan usulan tambahan yang disampaikan Pigai. "Ininya (dokumen pagu indikatif) sudah bagus, kami apresiasi ini. Jangan gara-gara nila setitik, rusak susu sebelangga. Jangan. Tapi oke lah, karena ini untuk pemajuan HAM," ungkap Willy.
Sebagai jalan tengah, Willy mengusulkan agar tambahan untuk program pemajuan dan penegakan HAM disetujui, sementara untuk dukungan manajemen tidak. "Nah, jadi kakak-kakak semua kita efektifkan rapat kita hari ini, kita sudah dengar tadi. Untuk tambahan program pemajuan dan penegakan hak asasi manusia kita acc, tapi untuk dukungan manajemen kita tidak acc. Jadi jalan tengahnya begitu ya. Setuju ya? Nah ini kan karena komitmen kita begitu," sambungnya.
Rieke Diah Pitaloka Kritisi Komposisi Anggaran
Anggota Komisi XIII DPR Rieke Diah Pitaloka juga menyoroti usulan tambahan yang baru dikirim. Legislator PDIP ini meminta Pigai untuk tidak mengulangi kebiasaan tersebut. "Bahwa karena kami juga baru menerima baru saja permohonan tambahan anggaran, lain kali mungkin tidak diulangi begini, lebih baik. Jadi komposisi usulan tersebut perlu dikritisi karena 54,4% atau Rp 267,9 miliar dialokasikan untuk lagi-lagi dukungan manajemen sedangkan 45,6% atau Rp 224,9 miliar untuk program pemajuan dan penegakan HAM," kata Rieke.
Rieke mendesak Kementerian HAM untuk memprioritaskan perlindungan dan pemulihan korban. Ia menekankan bahwa fungsi substantif HAM harus lebih besar dibandingkan dukungan manajemen. "Atas pandangan tersebut kami berpandangan bahwa sebelum prioritas alokasi anggaran diperbaiki dan lebih berpihak pada fungsi substansi pelayanan HAM, usulan tambahan anggaran sebesar Rp 492,9 miliar belum dapat kami setujui," tegas Rieke.
