Eks Direktur Jak TV dan Ketua Buzzer Dituntut 8 Tahun Penjara
Tiga terdakwa kasus perintangan penegakan hukum korupsi dituntut 8-10 tahun penjara dan denda Rp 600 juta. Mereka didakwa menghalangi penyidikan kasus timah, CPO, dan gula.
Kategori : Korupsi
Suap Hakim CPO: Advokat Dituntut 17 Tahun, Syafei 15 Tahun
Jaksa menuntut tiga terdakwa kasus suap pengondisian putusan lepas perkara korupsi CPO dan pencucian uang. Marcella Santoso dan Ariyanto dituntut 17 tahun penjara, Syafei 15 tahun.
Hiburan Malam Jakarta Langgar Jam Ramadhan, Izin Terancam Dicabut
Satpol PP DKI Jakarta akan menjatuhkan sanksi pencabutan izin usaha bagi tempat hiburan malam yang terbukti berulang kali melanggar aturan jam operasional selama bulan Ramadhan 1447 Hijriah.
THM Jakarta Langgar Aturan Ramadan Terancam Izin Dicabut
Pemprov DKI Jakarta mengancam pencabutan izin usaha bagi tempat hiburan malam yang melanggar aturan jam operasional selama Ramadan 1447 Hijriah. Satpol PP akan melakukan patroli ketat di lima wilayah.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
Amir Syamsudin-Hamdan Zoelva Ajukan Amicus Curiae untuk Kasus Migor
Amir Syamsudin dan Hamdan Zoelva bersama 26 tokoh lain mengajukan amicus curiae untuk terdakwa kasus perintangan penyidikan korupsi Migor, menekankan perlindungan kebebasan pers.
Tiga Terdakwa Kasus Perintangan Korupsi Dituntut 8-10 Tahun
Jaksa menuntut hukuman penjara 8 hingga 10 tahun bagi tiga terdakwa yang didakwa merintangi penyidikan tiga perkara korupsi, termasuk kasus timah dan minyak goreng.
Perwakilan Grup Sawit Dituntut 15 Tahun Penjara Kasus Suap
M Syafei, perwakilan Wilmar, Permata Hijau, dan Musim Mas, dituntut 15 tahun penjara dan denda Rp 600 juta atas kasus suap hakim terkait vonis minyak goreng dan pencucian uang.
Junaedi Saibih Dituntut 9 Tahun Penjara Kasus Suap Migor
Jaksa menuntut Junaedi Saibih 9 tahun penjara atas dugaan suap hakim untuk vonis lepas perkara minyak goreng. Tuntutan termasuk denda Rp600 juta dan pemberhentian dari profesi advokat serta jabatan dosen UI.
Pengacara Suap Migor Dituntut 17 Tahun, Klaim Tak Sesuai Fakta
Ariyanto Bakri, terdakwa suap vonis lepas minyak goreng dan TPPU, dituntut 17 tahun penjara. Dia menyatakan tuntutan jaksa tidak sesuai dengan fakta hukum di persidangan.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
Ketua MKMK Tolak Buka Laporan Etik Adies Kadir di DPR
Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna menegaskan lebih memilih diberhentikan daripada membuka substansi laporan pelanggaran etik hakim MK Adies Kadir di hadapan DPR, demi menjaga independensi lembaga.
Vonis Kasus Suap Migor Marcella Santoso 2 Maret
Hakim akan membacakan putusan untuk Marcella Santoso dan terdakwa lain dalam kasus suap minyak goreng dan pencucian uang pada 2 Maret 2026, setelah sidang tuntutan.
Hoaks Biaya Parkir Tahunan Lewat STNK 2027
Narasi biaya parkir tahunan wajib lewat STNK mulai 2027 beredar di media sosial. Tim Cek Fakta Kompas.com membuktikan informasi itu hoaks dan tidak benar.
Marcella Santoso Dituntut 17 Tahun Penjara Kasus Suap Migor
Pengacara Marcella Santoso menghadapi tuntutan 17 tahun penjara atas kasus suap vonis lepas perkara minyak goreng dan pencucian uang. Jaksa menuntut denda dan uang pengganti miliaran rupiah.
Penurunan Indeks Korupsi Jadi PR Bersama Pemerintah dan Masyarakat
Mensesneg Prasetyo Hadi menyatakan prihatin atas penurunan skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang dirilis Transparency International. Ia menegaskan perbaikan tata kelola harus dilakukan secara berkelanjutan.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
MKMK Tak Bisa Tolak Laporan Etik Terhadap Hakim Adies Kadir
Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna menegaskan lembaga tidak bisa menolak laporan terhadap Hakim MK Adies Kadir, meski ada desakan dari anggota DPR. Pemeriksaan pendahuluan sedang berlangsung.
Publik AS Terkejut Rilis File Epstein Ungkap Koneksi Elite
Dokumen komunikasi Jeffrey Epstein, terpidana perdagangan seks anak, dirilis Departemen Kehakiman AS pada Januari 2026, mengungkap koneksi luas dengan tokoh elite dunia seperti Donald Trump dan Bill Clinton.
Budi Karya Absen Pemeriksaan KPK Kasus Korupsi Rel KA
KPK menyatakan eks Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi tidak hadir pemeriksaan sebagai saksi kasus korupsi DJKA Jawa Timur karena agenda lain. Pemeriksaan akan dijadwal ulang.
Korban Banjir Sumut-Aceh-Sumbar: 1.205 Meninggal, 339 Hilang
Data terbaru dari Satgas PRR Sumatra mengungkap korban banjir bandang di Sumut, Aceh, dan Sumbar mencapai 1.205 meninggal dan 339 hilang, dengan kerusakan parah di ribuan rumah.
Rumah Jusuf Kalla Ditabrak Mobil, Sopir Diduga Ngantuk
Rumah mantan Wapres Jusuf Kalla di Jakarta Selatan ditabrak mobil pada subuh hari. Polisi menyebut pengemudi diduga mengantuk dan akan ganti rugi kerusakan pagar.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
Mantan Menhub Budi Karya Dipanggil KPK Kasus DJKA
KPK memanggil mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sebagai saksi dalam kasus dugaan suap proyek perkeretaapian di DJKA. Pemeriksaan dijadwalkan di Gedung Merah Putih KPK.
KPK Sita Rp 5 Miliar dari Safe House Ciputat
KPK menyita lima koper berisi uang tunai Rp 5 miliar dari safe house di Ciputat dalam pengembangan kasus suap impor barang KW di lingkungan Bea Cukai.
Petugas Unggah Dokumen Rio Haryanto, Dipanggil BKPSDM Solo
Seorang petugas kelurahan di Solo viral mengunggah dokumen surat pengantar milik mantan pembalap F1 Rio Haryanto tanpa sensor di media sosial. Pihak BKPSDM Kota Solo telah memanggil dan mendalami kasus ini.
Video Menteri Agama Resmikan Dana Hibah Rp 1 Miliar Hoaks AI
Sebuah video yang diklaim menampilkan Menteri Agama Nasaruddin Umar meresmikan program dana hibah Al Bayti senilai Rp 250 juta hingga Rp 1 miliar terbukti hasil manipulasi artificial intelligence (AI) berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com.
KPK Panggil Eks Menhub Budi Karya Kasus Korupsi Rel KA
Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sebagai saksi dalam penyelidikan dugaan korupsi proyek jalur kereta api di Jawa Timur.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
Korban Bencana Sumatera Dapat Bantuan Rp 8 Juta dari Pemerintah
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan skema bantuan bagi korban bencana Sumatera. Korban dengan kerusakan berat rumah mendapat Rp 8 juta, terdiri dari stimulan ekonomi Rp 5 juta dan bantuan perabotan Rp 3 juta.
Misteri Asal-Usul Kekayaan Jeffrey Epstein Terungkap
Investigasi mengungkap Jeffrey Epstein membangun kekayaan besar melalui skema Ponzi, pencurian dari miliarder Les Wexner, dan manipulasi keuangan, dengan jejak misterius di dunia investasi.
Email Ungkap Klaim Hubungan Pangeran Andrew dengan Virginia Giuffre
Departemen Kehakiman AS merilis email tanpa sensor yang mengungkap fakta baru tentang klaim hubungan antara mantan Pangeran Andrew dan Virginia Giuffre, meski Andrew selalu membantah.
Ekspose Uang Korupsi Bukti Negara Hadir, Tapi Perhatikan Substansi
Prof. Hanafi Amrani menilai ekspose tumpukan uang sitaan korupsi oleh Kejagung menunjukkan kehadiran negara, namun mengingatkan agar proses hukum tetap mengutamakan substansi dan bebas dari politisasi.
Wali Kota Denpasar Dilaporkan Polisi Atas Pernyataan PBI JK
Forum Sinergi Komunitas Merah Putih akan melaporkan Wali Kota Denpasar ke polisi karena pernyataannya yang dianggap menyesatkan soal penonaktifan PBI JK sebagai perintah Presiden.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
KPK Buka Jam Kunjungan Keluarga Tahanan Saat Imlek 2026
KPK memfasilitasi kunjungan keluarga tahanan selama Imlek 2026 dengan jadwal terbatas. Tidak ada tahanan yang merayakan, namun hak bertemu keluarga tetap dipenuhi.
Page 56 of 64
