KPK Ungkap Aliran Dana Korupsi Kuota Haji ke Pejabat
KPK mengungkap aliran dana korupsi kuota haji 2023-2024 dari pihak swasta ke pejabat Kementerian Agama, menyebabkan kerugian negara mencapai Rp68,6 miliar.
Kategori : Korupsi
Kejagung Beberkan Modus Mark Up Proyek Video Profil Desa
Kejaksaan Agung mengungkap modus mark up anggaran dalam kasus korupsi pembuatan video profil desa di Karo, Sumatera Utara, yang menjerat videografer Amsal Sitepu dengan kerugian negara Rp202 juta.
Kejagung Tanggapi Usulan Penangguhan Penahanan Amsal Sitepu
Kejaksaan Agung merespons permohonan penangguhan penahanan Amsal Sitepu yang diajukan Komisi III DPR dalam RDPU, menegaskan mekanisme hukum harus dijalankan.
Immanuel Ebenezer Ajukan Tahanan Rumah ke KPK (30.03.2026)
Mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer mengajukan permohonan tahanan rumah ke KPK, menyusul eks Menag Yaqut. Ia terlibat kasus pemerasan sertifikasi K3 senilai miliaran rupiah.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
KPK Tambah Dua Tersangka Kasus Korupsi Kuota Haji
Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan dua tersangka baru dari pihak travel dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024, total tersangka kini empat orang.
KPK Ungkap Peran Tersangka Baru Kasus Kuota Haji
KPK mengungkap peran dua tersangka baru dalam kasus korupsi kuota haji 2023-2024, diduga mengatur pembagian kuota ilegal dan memberikan suap kepada pejabat.
Jual Aset Tanpa Sebut Cacat? Bisa Kena Pidana Penjara!
UU Nomor 1 Tahun 2023 atau KUHP baru mengatur penjualan kendaraan dan properti yang tidak transparan. Pelaku bisa dijerat pidana penjara atau denda.
Menteri Ekraf Respons Kasus Amsal, Susun Pedoman Jasa Kreatif
Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya merespons kasus korupsi video profil desa di Karo dengan menyusun pedoman jasa kreatif untuk mencegah masalah serupa di masa depan.
KPK Ungkap Peran Direktur Maktour dan Ketum Kesthuri
KPK menetapkan dua tersangka baru dalam kasus korupsi kuota haji, yakni Direktur Operasional PT Makassar Toraja Ismail Adham dan Ketum Asosiasi Kesthuri Asrul Azis Taba. Keduanya diduga terlibat dalam pengaturan kuota haji khusus tambahan dan pemberian ua
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
Ketegangan Halalbihalal Lebak: Bupati Singgung Wabup Mantan Napi
Acara halalbihalal Pemkab Lebak berakhir ricuh setelah Bupati Hasbi Asyidiki Jayabaya menyoroti status mantan narapidana Wabup Amir Hamzah dan wewenang jabatannya, memicu Amir meninggalkan acara.
KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru Kasus Korupsi Kuota Haji
KPK menetapkan dua tersangka baru dalam kasus korupsi kuota haji 2023-2024, yakni Ismail Adham dan Asrul Azis Taba, sehingga total tersangka menjadi empat orang.
Jaksa Tolak Permohonan JC Terdakwa Korupsi Izin TKA
Jaksa meminta hakim menolak permohonan justice collaborator Putri Citra Wahyoe, terdakwa kasus korupsi izin TKA Kemnaker, karena dinilai sebagai pelaku utama dalam pemerasan Rp135 miliar.
8 Terdakwa Korupsi Izin TKA Dituntut 4-9,5 Tahun
Delapan terdakwa kasus pemerasan pengurusan izin tenaga kerja asing di Kemnaker dituntut hukuman penjara 4 hingga 9,5 tahun. Jaksa menilai mereka merugikan negara hingga Rp 135,29 miliar.
8 Terdakwa Korupsi Izin TKA Kemnaker Dituntut Penjara
Delapan terdakwa kasus pemerasan pengurusan izin tenaga kerja asing di Kemnaker dituntut hukuman penjara 4 hingga 9,5 tahun. Jaksa menilai tindakan mereka merugikan negara.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
Doktif Bantah Argumen Kuasa Hukum Richard Lee
Perseteruan hukum antara Dokter Detektif dan Richard Lee memanas. Doktif menyanggah argumen kuasa hukum Richard Lee bahwa produk aman karena belum ada korban gangguan kesehatan serius.
Ahli Hukum Jelaskan Kerugian Negara vs Kekurangan Keuntungan
Prof Agus Surono hadir sebagai ahli dalam sidang korupsi pengadaan LNG, menjelaskan perbedaan mendasar antara kerugian keuangan negara dan berkurangnya keuntungan korporasi.
Gekrafs Dukung Pembebasan Amsal Sitepu di DPR
Ketua Umum Gekrafs, Kawendra Lukistian, mendesak pembebasan Amsal Sitepu, vendor videografi terdakwa korupsi, dalam rapat Komisi III DPR, khawatir kasus ini cederai ekonomi kreatif.
Hoaks Prabowo-Puan Serahkan Tanah Bekas Bencana ke China
Narasi viral yang menyebut Presiden Prabowo Subianto dan Ketua DPR RI Puan Maharani sepakat menyerahkan pengelolaan tanah bekas bencana alam kepada China telah dikonfirmasi sebagai hoaks. Tim Cek Fakta Kompas.com menyatakan tidak ada bukti kebenaran klaim
Modus Korupsi Videografer Amsal Sitepu di Proyek Desa
Kejari Karo mengungkap dugaan korupsi videografer Amsal Sitepu dalam pembuatan profil desa, dengan kerugian negara Rp 202 juta akibat mark up anggaran dan pekerjaan tidak sesuai RAB.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
KPK Umumkan Perkembangan Kasus Korupsi Haji, Tersangka Baru?
KPK melaporkan kemajuan besar dalam penyidikan korupsi haji yang menjerat mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas, dengan kerugian negara Rp622 miliar dan potensi tersangka baru.
Amsal Sitepu Menangis di Depan DPR: Saya Pekerja Kreatif
Pekerja ekonomi kreatif Amsal Sitepu menangis saat memberikan keterangan di rapat Komisi III DPR RI. Dia mengaku hanya penyedia jasa dalam proyek video profil desa yang diduga korupsi, bukan pengelola anggaran.
Komisi III DPR Desak Keadilan Substantif untuk Kasus Amsal Sitepu
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menekankan pentingnya keadilan substantif dalam kasus korupsi videografer Amsal Sitepu, menyerukan penegak hukum tak hanya berpatokan pada formalitas hukum.
Amsal Sitepu Dipenjara Usai Proyek Video Desa, Hakim Bingung
Amsal Sitepu, videografer Sumatera Utara, dipenjara atas kasus korupsi proyek video profil desa senilai Rp 30 juta. Hakim bingung dengan alasan penahanan, sementara Komisi III DPR RI turun tangan.
Kejagung Geledah 14 Lokasi Korupsi Tambang Samin Tan
Kejaksaan Agung menggeledah 14 lokasi dalam kasus korupsi pengelolaan pertambangan Samin Tan, menyita alat berat dan dokumen sebagai bukti.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
DPR Siap Jadi Penjamin Penangguhan Penahanan Amsal Sitepu
Komisi III DPR RI menyatakan kesiapan menjadi penjamin dalam pengajuan penangguhan penahanan videografer Amsal Sitepu, terdakwa kasus korupsi proyek video profil desa di Sumatera Utara.
Kasus Amsal Sitepu Alarm Keras bagi Ekonomi Kreatif
Kemenko PM menyatakan kasus hukum videografer Amsal Sitepu sebagai ancaman serius bagi industri kreatif, menilai tuduhan korupsi sebagai kriminalisasi pekerja kreatif.
Kejagung Buka Suara Kasus Mark Up Video Profil Desa
Kejaksaan Agung mengungkap modus korupsi penggelembungan dana proyek video profil desa di Karo, Sumatera Utara, yang melibatkan videografer Amsal Christy Sitepu dengan kerugian negara Rp 202 juta.
Menko Muhaimin Kritisi Jaksa Kasus Videografer Amsal Sitepu
Menko PM Muhaimin Iskandar mengkritik cara pandang jaksa dalam kasus korupsi videografer Amsal Sitepu, yang dinilai mengkriminalisasi proses kreatif dan mengancam ekonomi kreatif Indonesia.
Kejagung Geledah 14 Lokasi Kasus Samin Tan, Sita Aset
Kejaksaan Agung menggeledah 14 lokasi terkait dugaan korupsi tambang batu bara PT AKT. Penyitaan mencakup dokumen, alat berat, dan kendaraan di Jakarta, Jawa Barat, dan Kalimantan.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
Kubu Nadiem Protes Ahli Pajak Jaksa Tak Punya Ijazah
Pengacara Nadiem Makarim mempersoalkan kualifikasi ahli perpajakan dari DJP yang dihadirkan jaksa di sidang kasus Chromebook karena tidak memiliki ijazah atau sertifikat akademik terkait pajak.
Page 5 of 45
