Kejati DKI Geledah Kementerian PU, Amankan Dokumen hingga Perangkat Elektronik
Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Daerah Khusus Jakarta telah melakukan penggeledahan di sejumlah ruangan di Kementerian Pekerjaan Umum pada Kamis, 9 April 2026. Operasi ini dilakukan sebagai bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan beberapa item kegiatan dalam Tahun Anggaran 2023–2024.
Lokasi dan Sasaran Penggeledahan
Penggeledahan berlangsung di dua gedung utama, yaitu Gedung Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) dan Gedung Direktorat Jenderal Cipta Karya. Tidak hanya ruangan biasa, ruang kerja direktur jenderal dari kedua direktorat tersebut juga menjadi sasaran dalam operasi ini. Hal ini menunjukkan bahwa penyidikan dilakukan secara menyeluruh dan mendalam.
Dasar Hukum dan Tujuan
Menurut Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jakarta, Dapot Dariarma, penggeledahan ini dilaksanakan berdasarkan surat perintah penyidikan dan penggeledahan yang dikeluarkan pada awal April 2026. Tujuan utamanya adalah untuk memperoleh dan mengamankan alat bukti yang dapat memperjelas perkara yang sedang ditangani. Dalam keterangan tertulisnya, Dapot menegaskan bahwa penyidik mendatangi lokasi-lokasi yang diduga terkait dengan kasus tersebut.
Barang Bukti yang Diamankan
Dari kegiatan penggeledahan, penyidik berhasil mengamankan beberapa barang yang diduga relevan dengan proses penyidikan. Barang bukti tersebut meliputi:
- Dokumen-dokumen penting
- Perangkat elektronik seperti komputer dan perangkat penyimpanan data
Barang bukti ini akan diteliti dan didalami lebih lanjut untuk mendukung pembuktian pada tahap penyidikan. Dapot menekankan bahwa penanganan perkara dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Komitmen Keterbukaan Informasi
Kejati DKI berkomitmen untuk memberikan perkembangan lebih lanjut terkait penanganan perkara ini kepada publik. Ini merupakan bentuk keterbukaan informasi kepada masyarakat, memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Penggeledahan ini menandai langkah serius dalam upaya pemberantasan korupsi di sektor pemerintahan.
