Maraknya Pelecehan di Kampus Jadi Alarm Kegagalan Sistemik Pendidikan
Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Muhammad Sarmuji, menyampaikan keprihatinan dan kemarahan mendalam atas maraknya kasus pelecehan dan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi yang kembali mencuat sepanjang April 2026. Sejumlah insiden yang terjadi di berbagai institusi, termasuk Universitas Indonesia, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Padjadjaran, Universitas Budi Luhur, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dan Institut Teknologi Bandung, menunjukkan bahwa kampus tidak lagi dapat dianggap sebagai ruang aman dan nyaman bagi mahasiswa.
Kegagalan Sistemik dalam Lingkungan Akademik
Dalam pernyataannya pada Senin (20/4), Sarmuji menegaskan bahwa fenomena ini bukan sekadar kasus satu-dua oknum, melainkan alarm keras yang menandakan kegagalan kampus dalam menjalankan fungsi dasarnya sebagai ruang pendidikan yang aman. "Kalau kasus terus berulang di berbagai perguruan tinggi, itu berarti ada yang salah secara sistemik, dan pimpinan kampus tidak mampu menciptakan atmosfer yang melindungi mahasiswa," ujarnya.
Menurutnya, posisi mahasiswa yang lemah dalam relasi kuasa dengan rektor, dekan, maupun dosen membuat banyak korban memilih diam dan menerima keadaan. Ketimpangan ini, jika tidak diintervensi secara serius, akan terus melanggengkan praktik kekerasan seksual di lingkungan akademik. "Mahasiswa berada pada posisi yang rentan. Ketika perlindungan tidak hadir dari institusi, maka kampus justru menjadi tempat yang menakutkan, bukan tempat belajar," tambahnya.
Pola Berulang dan Lemahnya Komitmen Institusi
Sekretaris Jenderal Partai Golkar itu menekankan bahwa kejadian serupa bukan hal baru. Dalam beberapa tahun terakhir, publik juga dikejutkan oleh berbagai kasus kekerasan seksual di sejumlah kampus ternama di Indonesia. Namun, pola yang berulang tanpa perbaikan signifikan menunjukkan lemahnya komitmen institusi dalam melakukan pembenahan menyeluruh. "Kita tidak boleh lagi menormalisasi kejadian seperti ini. Setiap kasus adalah kegagalan institusi," tegasnya.
Ia menambahkan bahwa kasus kekerasan seksual di kampus harus dipahami sebagai fenomena yang jauh lebih besar dari yang terlihat di permukaan. "Apa yang terungkap ke publik hari ini hanyalah fenomena puncak gunung es—yang tampak hanya sebagian dari yang sebenarnya," katanya, mengingatkan bahwa banyak kasus mungkin belum terungkap akibat ketakutan korban atau sistem pelaporan yang tidak efektif.
Dorongan untuk Kebijakan yang Lebih Tegas
Fraksi Partai Golkar, kata Sarmuji, mendorong adanya kebijakan yang lebih tegas, termasuk kemungkinan pemberian sanksi kepada pimpinan tertinggi perguruan tinggi apabila terbukti gagal menciptakan lingkungan kampus yang aman. "Perlu dipikirkan mekanisme sanksi yang jelas. Jika di sebuah kampus terjadi kasus pelecehan seksual, maka pimpinan tidak bisa lepas tangan. Itu adalah indikator kegagalan kepemimpinan," tegasnya.
Ia juga meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk tidak hanya berhenti pada regulasi, tetapi memastikan implementasi dan pengawasan berjalan efektif di seluruh perguruan tinggi. "Regulasi sudah ada, tetapi implementasinya lemah. Yang dibutuhkan sekarang adalah keberanian menegakkan aturan dan melindungi korban," kata Sarmuji.
Penguatan Sistem Pelaporan dan Perlindungan Korban
Sebagai langkah konkret, Fraksi Partai Golkar mendorong penguatan sistem pelaporan yang aman dan independen, perlindungan maksimal bagi korban, serta transparansi penanganan kasus di setiap perguruan tinggi. "Kampus harus kembali menjadi ruang yang aman, bukan ruang yang penuh ketakutan," ujarnya, menekankan pentingnya menciptakan lingkungan yang mendukung bagi mahasiswa untuk melapor tanpa rasa takut.
Dengan meningkatnya kasus ini, Sarmuji berharap semua pihak dapat bekerja sama untuk mengatasi masalah sistemik ini, memastikan bahwa pendidikan tinggi di Indonesia benar-benar menjadi tempat yang aman dan bermartabat bagi setiap mahasiswa.
