Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati, menyampaikan keprihatinan mendalam atas dugaan kekerasan terhadap anak di sebuah tempat penitipan anak (daycare) di Kota Yogyakarta. Berdasarkan data sementara aparat, terdapat 103 anak di fasilitas tersebut, dengan sekitar 53 anak diduga mengalami kekerasan fisik maupun perlakuan tidak manusiawi.
Sari Yuliati Minta Pengusutan Tuntas
Menanggapi kasus ini, Sari menegaskan bahwa aparat penegak hukum harus mengusut kasus ini secara tuntas, transparan, dan akuntabel. Ia menekankan pentingnya proses hukum yang profesional dan sanksi tegas bagi pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
"Kami meminta agar proses hukum berjalan secara profesional dan memberikan sanksi tegas kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Tidak boleh ada toleransi terhadap segala bentuk kekerasan terhadap anak," ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (26/4/2026).
Evaluasi Sistem Perizinan Daycare
Sari juga mendorong pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan evaluasi terhadap sistem perizinan, standar operasional, serta mekanisme pengawasan daycare di Indonesia. Penguatan regulasi dinilai menjadi langkah penting guna mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.
"Peristiwa ini harus menjadi momentum perbaikan sistem perlindungan anak, khususnya di fasilitas penitipan. Negara harus memastikan bahwa setiap anak mendapatkan lingkungan yang aman, layak, dan mendukung tumbuh kembangnya," tandasnya.
Peran Masyarakat dalam Pengawasan
Selain itu, masyarakat diimbau untuk lebih selektif dalam memilih layanan penitipan anak dan berperan aktif dalam melakukan pengawasan, termasuk melaporkan jika ditemukan indikasi pelanggaran. Sari pun menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu perlindungan anak sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam menjaga dan memastikan keberlangsungan masa depan generasi penerus bangsa.
Kasus ini menjadi sorotan publik dan diharapkan dapat mendorong perbaikan sistem perlindungan anak di Indonesia. DPR berkomitmen untuk terus mengawal proses hukum dan kebijakan terkait perlindungan anak.
