Cakupan MBG Baru 10 Persen di Pesantren, Pemerintah Fokus Percepatan dan Perbaikan Data
Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah tengah mendorong percepatan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan fokus utama pada perbaikan sistem pendataan dan perluasan cakupan, terutama di lingkungan pondok pesantren. Hal ini menjadi prioritas mengingat hingga saat ini baru sekitar 10 persen pondok pesantren yang telah menerima manfaat dari program tersebut.
Fokus pada Pesantren yang Baru Tercapai 10 Persen
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan bahwa capaian MBG di pesantren masih sangat rendah dibandingkan dengan sekolah umum. "Kalau sekolah umum sudah hampir 80 persen, pondok ini baru sekitar 10 persen. Karena itu, Kemenag dan Badan Gizi Nasional (BGN) perlu menyesuaikan pendataan," ujar Zulkifli Hasan dalam siaran pers pada Sabtu (4/4/2026).
Dia menekankan bahwa pesantren merupakan kelompok yang paling membutuhkan perhatian lebih dalam program MBG. "Kami konsen betul. Pondok ini kan paling memerlukan, santri-santri di situ perlu makanan yang bergizi. Ini kita akan percepat, karena pondok tadi baru 10 persen," sambungnya. Para santri dianggap sangat membutuhkan asupan gizi yang memadai untuk mendukung aktivitas belajar mereka.
Skema Penyaluran yang Disesuaikan
Zulkifli Hasan juga menjelaskan skema penyaluran MBG yang telah disesuaikan dengan kebijakan efisiensi. Secara umum, MBG diberikan selama lima hari mengikuti hari sekolah. Namun, untuk daerah tertentu seperti wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) atau daerah dengan angka stunting tinggi, bisa ada penanganan khusus, misalnya dengan tambahan satu hari jika diperlukan.
Sementara itu, untuk pondok pesantren, skema penyaluran disesuaikan dengan aktivitas belajar yang bisa berlangsung lima hingga enam hari dalam sepekan. Hal ini memastikan bahwa santri tetap mendapatkan makanan bergizi sesuai dengan jadwal kegiatan mereka.
Pentingnya Sinkronisasi Data
Menteri Agama, Nasaruddin Umar, menyoroti pentingnya sinkronisasi data antara Kementerian Agama dan Badan Gizi Nasional untuk memastikan akurasi dan transparansi dalam penerima manfaat. Ia mengingatkan agar tidak terjadi perbedaan metode penghitungan yang berpotensi menimbulkan celah penyimpangan.
"Perlu ada penyempurnaan data. Jangan sampai yang satu menghitung piring, yang lain menghitung kepala (siswa). Jangan sampai di situ ada ruang yang bisa disalahgunakan," tutur Nasaruddin. Sinkronisasi data ini dianggap krusial untuk menghindari duplikasi atau kesalahan dalam penyaluran bantuan.
Data Terkini Penerima Manfaat
Berdasarkan data terkini Kementerian Agama per 1 April 2026, penerima manfaat MBG di madrasah mencapai sekitar 3.980.107 siswa atau 37,9 persen dari total siswa madrasah. Mereka tersebar di 26.773 madrasah yang telah terjangkau program, setara dengan 30,6 persen dari jumlah madrasah secara keseluruhan.
Di lingkungan pondok pesantren, santri penerima manfaat MBG tercatat ada 654.879 anak, yang merupakan 10,4 persen dari total santri. Mereka tersebar di 4.576 pesantren atau 10,8 persen dari total pondok pesantren. Angka ini menunjukkan bahwa masih banyak pesantren yang belum terjangkau oleh program MBG.
Perbaikan Tata Kelola sebagai Kunci
Pemerintah menilai bahwa perbaikan tata kelola dan sinkronisasi data menjadi kunci utama untuk memperluas jangkauan Program Makan Bergizi Gratis. Dengan sistem yang lebih baik, diharapkan bantuan dapat tepat sasaran, terutama bagi kelompok yang paling membutuhkan seperti santri dan daerah dengan tingkat kerentanan gizi tinggi.
Selain pesantren, pemerintah juga berencana untuk menyempurnakan pendataan di berbagai jenis madrasah dan sekolah berbasis agama lainnya di bawah naungan Kementerian Agama. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa semua anak, terutama dari kalangan yang rentan, mendapatkan akses terhadap makanan bergizi melalui program MBG.
