Mendagri dan Kepala BPS Teken SEB, Dorong Pemda Dukung Sensus Ekonomi 2026
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti resmi menandatangani Surat Edaran Bersama (SEB). Dokumen ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah (Pemda) dalam mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
“Kita tahu bahwa data itu sangat-sangat penting sekali. Dengan data, berbasis data kita bisa membuat kebijakan. Makin data makin akurat maka kebijakan juga akan makin baik,” ujar Mendagri Muhammad Tito Karnavian dalam keterangan tertulis, Senin (15/6/2026).
Tito menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan tugas kepada BPS untuk melaksanakan sensus ekonomi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran komprehensif mengenai kondisi terkini perekonomian masyarakat. Data yang dihasilkan dinilai sangat penting karena akan menjadi landasan pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi ke depan.
Dukungan dari pemerintah daerah dinilai sangat dibutuhkan. Menurut Tito, program sensus ini juga akan memberikan manfaat besar bagi daerah itu sendiri. Daerah akan memiliki data akurat serta rujukan yang tepat dalam merumuskan kebijakan pembangunan wilayahnya. “Nah, sensus ini dibuat di seluruh kabupaten atau kota oleh BPS itu bermanfaat untuk seluruh pemerintahan kabupaten atau kota untuk paham tentang situasi ekonomi di daerahnya,” imbuhnya.
Oleh karena itu, Tito mendorong para kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota untuk segera bekerja sama dengan kepala BPS di wilayah masing-masing. Penandatanganan SEB ini menjadi landasan bagi daerah agar bisa mengakses data ekonomi yang selama ini belum terjangkau secara optimal, seperti di kawasan ekonomi khusus.
Sebaliknya, Tito mengingatkan bahwa jika sensus tidak didukung secara optimal, data yang dihasilkan berpotensi menjadi kurang akurat. Hal ini justru akan merugikan daerah itu sendiri. “Jadi tolong sekali lagi proaktif rekan-rekan kepala daerah, undang BPS. Segera. Bicarakan secara teknis bagaimana untuk melakukan agar kegiatan sensus ini di daerah masing-masing hasilnya optimal,” tambahnya.
Sebagai simbol kolaborasi, Kepala BPS juga menyerahkan sampul sinergi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 kepada Mendagri. Langkah ini menandai komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyukseskan sensus ekonomi.
