Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menegaskan bahwa makelar kasus atau calo dalam pengadaan barang dan jasa tidaklah sesakti yang dibayangkan. Para markus ini hanya menunggu informasi dari orang dalam sebelum bertindak.
Pernyataan Setyo Budiyanto dalam Peluncuran E-learning ASN
Hal itu disampaikan Setyo dalam acara peluncuran E-learning ASN di Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI pada Rabu, 17 Juni 2026. Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah pemerintah daerah serta kementerian dan lembaga. Setyo mengawali dengan menyebut bahwa dalam perkara korupsi, masih ada upaya untuk mengakali sistem yang sudah ada, seperti melalui e-katalog.
"Yang saya sebut paling gampang misalkan e-catalogue lah gitu. Pengadaan secara digitalisasi masih bisa dimainkan, masih bisa dikotak-katik. Ditutup siang hari, dibuka malam hari gitu. Karena apa? Kembali kepada sumber daya manusianya," kata Setyo.
Makelar Kasus Hanya Penonton yang Menunggu Informasi
Barulah Setyo menyinggung soal adanya markus atau broker yang menjadi aduan. Ia menyebut orang-orang yang menjadi makelar pengadaan ini hanyalah penonton yang menunggu informasi. "Sering saya sampaikan ya, mereka selalu beralasan 'Pak ada Markus, makelar kasus, ada calo, ya ada broker'. Sering saya sampaikan seperti itu. Mereka ini tidak sakti-sakti amat Bapak-Ibu. Mereka ini sebenarnya adalah penonton, pemain yang menunggu kucuran informasi dari orang dalam ya," sebutnya.
Ketika para makelar telah mendapatkan informasi dari orang dalam, barulah mereka bisa beraksi. Praktik inilah yang menjadi penyimpangan dalam pengadaan di kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah.
"Jadi kalau orang dalam sudah ngasih tahu 'woi nanti buka buat pengadaan speknya ini ini ini'. Diarahkan, Pak. Nanti harga penawarannya sekian-sekian sekian. Dia buatlah itu ya. Nah nanti tinggal merekalah broker, markus, makelar itu yang kemudian calo itulah yang gerilya, carilah pemain-pemain, carilah vendor, motong harga gitu sekian," ucapnya.
Pentingnya Penegakan Integritas ASN
Setyo kemudian mengingatkan kepada para pimpinan daerah yang hadir bahwa penegakan integritas para ASN adalah tugas mereka juga. Urusan ini tidak bisa hanya diserahkan ke penegak hukum saja.
"Pak Gubernur, Ibu Gubernur, kepala daerah semuanya saya minta ini juga menjadi perhatian bagi semua. Dengan segala situasi dan kondisi saat ini ya, kita tidak bisa melupakan bahwa itu jadi tanggung jawab kita semuanya," sebutnya.
