Ganjar Tanggapi Tudingan BEM Bersatu soal Tiyo Ardianto: Kritik Harus Dijawab Data
Ketua DPP PDIP, Ganjar Pranowo, memberikan tanggapan terkait tudingan yang dilontarkan oleh aliansi mahasiswa BEM Bersatu. Mereka menuding adanya kedekatan antara Tiyo Ardianto, salah satu penggerak aksi, dengan tokoh tim pemenangan Ganjar di Pilpres 2024. Ganjar menekankan bahwa kritik seharusnya dijawab dengan data, bukan dengan pelabelan politik.
"Melabeli aktivis atau warga yang kritis sebagai bagian dari kubu politik tertentu adalah cara paling mudah untuk menghindari substansi persoalan," ujar Ganjar kepada wartawan pada Rabu, 17 Juni 2026.
Ia menambahkan, "Kalau ada kritik, jawab dengan data. Kalau ada masukan, respons dengan kebijakan. Jangan membangun narasi seolah-olah hanya pendukung pemerintah yang boleh berbicara, sementara yang kritis pasti dianggap lawan politik."
Hak Warga Negara untuk Berpendapat
Ganjar menegaskan bahwa Indonesia dibangun untuk melindungi hak warga negara, termasuk hak untuk berpendapat. Menurutnya, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk menyampaikan kritik.
"Negara ini dibangun bukan untuk melayani penguasa, tetapi untuk melindungi hak warga negara, termasuk hak untuk berbeda pendapat," tegasnya.
Ia juga menyoroti bahwa pertanyaan mengenai afiliasi politik sering kali bukan untuk mencari kebenaran, melainkan untuk mendelegitimasi kritik. "Dalam demokrasi, warga negara tidak kehilangan hak kritisnya hanya karena pernah mendukung atau dianggap dekat dengan tokoh politik tertentu. Justru yang berbahaya adalah ketika kekuasaan mulai mengukur validitas kritik berdasarkan siapa yang menyampaikan, bukan berdasarkan fakta yang disampaikan," jelasnya.
Peringatan tentang Politik Loyalitas
Mantan Gubernur Jawa Tengah itu memperingatkan bahwa kondisi saat ini sedang menuju politik loyalitas, di mana kritik hanya dianggap sah jika datang dari pendukung pemerintah. Ia menegaskan bahwa warga negara memiliki hak untuk mengawasi pemerintah.
"Kalau kritik hanya dianggap sah ketika datang dari pendukung pemerintah, maka kita sedang bergerak menuju politik loyalitas, bukan demokrasi konstitusional," tuturnya.
"Penguasa datang dan pergi, tetapi hak warga negara untuk mengawasi kekuasaan harus tetap berdiri," imbuhnya.
Tudingan BEM Bersatu
Sebelumnya, perwakilan BEM Bersatu, Rahmat Djimbula, yang juga Ketua BEM Hukum UIC, dalam konferensi pers di Utan Kayu, Jakarta Timur, pada Selasa, 16 Juni 2026, menyoroti kedekatan eks Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, dengan seorang purnawirawan jenderal. Hal ini didasari oleh temuan bahwa kendaraan Fortuner yang digunakan Tiyo terdaftar atas nama Siti Nuraeni, yang terkait dengan Jenderal TNI (Purn) Andhika Perkasa, tokoh tim pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.
"Mobil Fortuner yang digunakannya diduga terdaftar atas nama Siti Nuraeni, adik Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso, yang merupakan besan Jenderal TNI (Purn) Andhika Perkasa, tokoh tim pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Dugaan ini diperkuat kehadiran politisi PDI Perjuangan, Andi Widjajanto, di tengah massa aksi," kata Djimbula.
Selain itu, Tiyo juga dijadwalkan hadir dalam dialog yang melibatkan tokoh seperti Said Didu, Roy Suryo, Refly Harun, dan dr. Tifa. Hal-hal tersebut menjadi landasan bagi BEM Bersatu untuk menyebut Tiyo memiliki kedekatan dengan jaringan politik tertentu.
"Dalam forum yang sama, Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso juga tercatat hadir, menunjukkan adanya jejaring yang patut dicermati," ujarnya.
Tuntutan BEM Bersatu
BEM Bersatu menolak narasi krisis yang tidak berbasis data utuh karena dinilai mengalihkan fokus publik. Mereka menegaskan bahwa gerakan mahasiswa harus menjadi suara rakyat, bukan alat untuk merebutkan kekuasaan.
"Kami, BEM Bersatu, menolak segala bentuk penunggangan gerakan mahasiswa oleh kepentingan politik praktis. Gerakan mahasiswa harus tetap menjadi suara rakyat, bukan alat elite dalam perebutan kekuasaan," ucapnya.
Berikut tuntutan mereka:
- Mendesak sterilisasi gerakan mahasiswa dari pendanaan, fasilitas, dan segala bentuk intervensi politik praktis.
- Mendukung keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis dengan catatan perbaikan tata kelola agar tepat sasaran dan akuntabel.
- Mendukung pengusutan tuntas koruptor tanpa pandang bulu serta mengajak seluruh mahasiswa Indonesia mengawal proses hukum secara kritis dan objektif.
detikcom telah berusaha menghubungi Tiyo untuk mengkonfirmasi pernyataan dari BEM Bersatu, namun hingga saat ini belum ada tanggapan.
