KPK Tahan 8 Orang Termasuk Wamen Imipas Silmy Karim dalam OTT Imigrasi
KPK Tahan 8 Orang Termasuk Wamen Imipas Silmy Karim

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi melakukan penahanan terhadap delapan orang yang diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kantor Imigrasi Jakarta Barat. Salah satu yang ditahan adalah Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim.

Daftar Delapan Tersangka

Berikut delapan orang yang langsung ditahan dalam perkara ini:

  • Wamen Imipas 2025-2026 dan Dirjen Imipas 2023-2024 Silmy Karim (SK)
  • Plt Dirjen Imigrasi 2024-2025 Saffar Muhammad Godam (SMG)
  • Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Jaya Saputra (JS)
  • Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setyaji (TBS)
  • Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal, Bagus Bramantyo (BGS)
  • Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat 2024-2025 dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat 2025-2026 Ronald Arman Abdullah (RAA)
  • Ketua Tim Alih Status ITAS, Juniadi Sri Priambudi (JSP)
  • Staf Subdit Izin Tinggal, Gusti Benardiansyah (GST)

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa kedelapan orang tersebut telah resmi ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan kecukupan alat bukti yang diperoleh penyidik.

Banner lebar Pickt — aplikasi daftar belanja kolaboratif untuk Telegram

Penahanan 20 Hari Pertama

"Berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK juga telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dari total 18 orang yang diamankan dalam peristiwa tangkap tangan tersebut," ujar Budi kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (4/6/2026).

Budi menambahkan bahwa delapan tersangka tersebut langsung dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Pasal yang Dijeratkan

Kedelapan tersangka dijerat dengan Pasal 12e terkait dugaan tindak pidana korupsi pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian. Selain itu, mereka juga dikenakan Pasal 12B tentang penerimaan lainnya atau gratifikasi.

Operasi tangkap tangan ini menjadi sorotan publik karena melibatkan pejabat tinggi di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. KPK terus mendalami kasus ini untuk mengungkap lebih banyak fakta.

Banner setelah artikel Pickt — aplikasi daftar belanja kolaboratif dengan ilustrasi keluarga