Analis komunikasi politik mengkritisi cara pemerintah mengomunikasikan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax. Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya sebelumnya menjelaskan kenaikan tersebut melalui unggahan di Instagram Sekretariat Kabinet. Langkah ini dinilai kurang optimal dan tidak transparan.
Penjelasan Seskab Dinilai Minim
Founder Lembaga Survei KedaiKOPI, Hendri Satrio, mengapresiasi upaya Seskab Teddy dalam berkomunikasi dengan publik. Namun, ia menilai penjelasan tersebut masih sangat minimum. Menurutnya, kenaikan harga BBM seperti Pertamax harus diumumkan secara langsung kepada masyarakat melalui konferensi pers yang menjelaskan alasan dan dampaknya secara rinci.
"Apa yang dilakukan Teddy itu meski bagus, tetapi itu minimum banget dan lagi-lagi Teddy yang pasang badan," kata Hendri yang akrab disapa Hensa di Jakarta, Senin (16/6/2026).
Transparansi Kenaikan Harga
Hensa menegaskan bahwa kenaikan harga Pertamax harus diumumkan secara lisan dengan konferensi pers. Pemerintah perlu menjelaskan secara rinci mengapa harga naik dan apa dampaknya bagi masyarakat. Ini sebagai bentuk transparansi kepada publik.
Dalam unggahan Instagram, Seskab Teddy menjelaskan bahwa Pertamax merupakan BBM nonsubsidi, sehingga harganya mengikuti pergerakan harga minyak dunia. Meski naik, harga BBM nonsubsidi di Indonesia masih lebih murah dibandingkan beberapa negara Asia Tenggara seperti Filipina, Laos, Thailand, Myanmar, dan Singapura.
BBM Subsidi Tidak Naik
Teddy juga menegaskan bahwa BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar tidak mengalami kenaikan harga. Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan Solar Rp6.800 per liter. Sementara itu, harga Pertamax naik dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter per 10 Juni 2026, seiring kenaikan harga minyak dunia akibat konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel.
"Pertamax adalah BBM nonsubsidi. Artinya, harga Pertamax harus mengikuti harga minyak dunia. Apa saja BBM bersubsidi? Pertalite dan Solar. Harga BBM subsidi tidak naik," jelas Teddy.
Rekomendasi untuk Pemerintah
Analis menyarankan agar pemerintah lebih proaktif dalam mengomunikasikan kebijakan kenaikan harga BBM. Konferensi pers langsung dianggap lebih efektif untuk memberikan penjelasan yang komprehensif dan menjawab pertanyaan masyarakat. Langkah ini penting untuk menjaga kepercayaan publik di tengah situasi ekonomi yang menantang.
