Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Dede Yusuf mendorong pemerintah pusat untuk mengambil alih pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PPPK paruh waktu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut Dede, langkah ini dapat menjadi solusi bagi pemerintah daerah yang selama ini menghadapi tekanan anggaran akibat beban belanja pegawai yang tinggi.
Usulan dalam Rapat Panja TKD
“Oleh karena itu, kami berharap dalam Panja TKD ini, gaji PPPK dan PPPK paruh waktu ini bisa ditarik menjadi dukungan APBN,” ujar Dede dalam Rapat Panja Kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) RAPBN Tahun Anggaran 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2026). Pernyataan ini disampaikan di hadapan para pemangku kepentingan yang hadir dalam rapat tersebut.
Dampak terhadap Anggaran Daerah
Dede menilai bahwa kebutuhan anggaran untuk membiayai gaji PPPK dan PPPK paruh waktu tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan kapasitas APBN. Dengan demikian, pengalihan pembiayaan ini diharapkan dapat memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana ke sektor-sektor prioritas lainnya, seperti infrastruktur dan pelayanan publik.
Langkah ini juga dinilai penting untuk memastikan keberlanjutan pembayaran gaji bagi para tenaga honorer yang telah diangkat menjadi PPPK, termasuk yang berstatus paruh waktu. Saat ini, banyak pemerintah daerah yang kesulitan memenuhi kewajiban tersebut karena terbatasnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tingginya belanja pegawai.
Harapan ke Depan
Dede berharap pemerintah pusat dapat merespons positif usulan ini dan memasukkannya dalam kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) pada APBN 2027. Dengan demikian, beban fiskal daerah dapat berkurang dan kesejahteraan PPPK dapat lebih terjamin.
