Badan Anggaran (Banggar) DPR RI memastikan bahwa dana transfer ke daerah (TKD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2027 akan mengalami kenaikan. Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, menyatakan bahwa meskipun angka pasti belum dapat diungkapkan saat ini, kenaikan tersebut sudah menjadi kepastian. Ia menambahkan bahwa rincian besaran TKD akan disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Umum Tahunan MPR pada 16 Agustus mendatang.
Proyeksi Kenaikan TKD 2027
Dalam pernyataannya di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (6/7), Said Abdullah mengungkapkan bahwa berdasarkan perhitungannya, TKD pada 2027 akan lebih tinggi dibandingkan alokasi tahun 2026 yang mencapai Rp649 triliun. "Nah, hitungan saya dibandingkan 2026, tentu TKD nanti akan naik dibandingkan Rp649 triliun yang di tahun 2026," ujar Said. Ia menegaskan bahwa angka pasti akan diumumkan oleh Presiden dalam Nota Keuangan pada 16 Agustus mendatang.
Definisi dan Jenis TKD
TKD merupakan bagian dari APBN yang disalurkan kepada pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, TKD terdiri dari enam jenis, yaitu Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa. Setiap jenis dana memiliki tujuan spesifik dalam mendukung pembangunan daerah.
Rasio TKD terhadap PDB
Said menjelaskan bahwa dalam rapat pembahasan pokok fiskal di Banggar, besaran TKD diperkirakan berkisar antara 2,55 hingga 2,79 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB). Dengan PDB saat ini sebesar Rp28.831 triliun, pemerintah berencana meningkatkan proporsi TKD. "Pemerintah punya keinginan untuk ditingkatkan. Walaupun nanti programnya akan endmarking dengan pusat sampai daerah, sehingga ada kesamaan visi dengan Presiden kita," kata Said.
Dampak dan Harapan ke Depan
Kenaikan TKD diharapkan dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam menyediakan layanan publik dan mempercepat pembangunan di berbagai sektor. Dengan adanya endmarking program antara pusat dan daerah, diharapkan terjadi sinkronisasi kebijakan yang lebih efektif. Said juga menekankan bahwa keputusan final mengenai besaran TKD akan menunggu pengumuman resmi dari Presiden pada pertengahan Agustus mendatang.
