Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah anggapan bahwa pemerintah baru bergerak atau baru menggelar rapat-rapat koordinasi di saat nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus melemah. Ia menegaskan bahwa rapat mengenai kebijakan moneter dan fiskal berlangsung secara intensif.
"Lho, kita rapatnya intens. Pertemuan antara pelaku-pelaku otoritas ekonomi itu intens," kata Pras kepada wartawan di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Sabtu (6/6/2026).
"Bukan berarti kalau kemudian komunikasi intens terus belum menghasilkan seperti yang kita harapkan, kemudian kita tidak ada komunikasi. Kan nggak begitu juga. Ini kan semua bagian dari upaya," lanjut Pras.
Lebih lanjut, Pras menjelaskan bahwa pelemahan rupiah dipengaruhi oleh variabel yang sangat kompleks dan tidak hanya bersumber dari satu faktor saja. Salah satunya mengenai kemandirian ekonomi nasional, termasuk ketergantungan terhadap barang impor.
"Naiknya nilai tukar rupiah itu kan tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor, faktor variabelnya juga banyak. Kemandirian kita secara ekonomi itu juga mempengaruhi kekuatan mata uang kita. Ada beberapa yang masih ketergantungan impor itu juga akan mempengaruhi. Makanya ini tidak bisa berdiri sendiri begitu loh," lanjut Pras.
Pras lalu menjawab soal prediksi nilai rupiah yang bisa menyentuh angka Rp 19.000 terhadap dolar AS. Pras menekankan bahwa solusi utama yang tengah dijalankan saat ini adalah mempererat sinergi antara kebijakan moneter dan fiskal.
"Sehingga yang dibutuhkan sekarang tentu kerja sama, apalagi otoritas yang berkaitan dengan masalah ekonomi baik moneter maupun fiskal," ujarnya.
Sebagai informasi, DPR RI menggelar pertemuan bersama pemerintah serta sejumlah lembaga otoritas moneter dan fiskal hari ini. Pertemuan tersebut membahas perkembangan kondisi ekonomi Indonesia saat ini.
Pertemuan digelar di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Sabtu (6/6/2026) pagi. Pertemuan itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
Dasco mengatakan DPR sengaja menginisiasi pertemuan tersebut sebagai forum evaluasi. Selain itu, juga sebagai koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter agar dapat berjalan selaras dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Pada hari ini kami Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sengaja berkumpul dengan teman-teman dari lembaga otoritas moneter maupun kebijakan fiskal, serta dari pihak pemerintah, untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi," ujarnya.
"Sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pada saat ini," sambung dia.
Menurutnya, hasil pembahasan dalam pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan. Namun, rincian kesepakatan itu akan disampaikan secara terpisah oleh masing-masing institusi terkait.
"Alhamdulillah hasil koordinasi pada hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan yang tentunya akan disampaikan oleh masing-masing pihak, baik dari otoritas moneter, fiskal, maupun dari pihak pemerintah," tuturnya.
