Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi diteriaki oleh demonstran saat menghadiri acara peringatan Perang Dunia II di Okinawa pada Selasa (23/6) waktu setempat. Para demonstran meluapkan kemarahan mereka atas perubahan kebijakan pemerintah Jepang yang dianggap meninggalkan sikap pasifis yang telah dipegang teguh selama beberapa dekade.
Demonstrasi di Tengah Peringatan Pertempuran Okinawa
Acara peringatan 81 tahun berakhirnya Pertempuran Okinawa yang brutal pada tahun 1945, di mana sekitar 200.000 warga Jepang tewas, menjadi ajang protes. Sekelompok demonstran yang sangat vokal terus-menerus meneriaki PM Takaichi sepanjang pidatonya. Teriakan seperti "Tidak untuk Perang!" dan "Lindungi Pasal 9!" menggema, merujuk pada klausul konstitusi yang menolak perang.
"Setiap kali saya merenungkan penyesalan semua orang yang gugur dalam perang dan duka cita keluarga yang ditinggalkan, hari saya dipenuhi kesedihan yang mendalam," kata Takaichi dalam pidatonya, seperti dilansir AFP. "Di bawah janji teguh kita untuk tidak pernah lagi mengulangi kehancuran perang, Jepang telah secara teguh melangkah maju di jalur ini sebagai bangsa yang menempatkan nilai tertinggi pada perdamaian."
Perubahan Kebijakan Keamanan Jepang
Jepang, sekutu dekat Amerika Serikat, pada April lalu melonggarkan aturan tentang ekspor senjata mematikan. Takaichi juga mengutarakan keinginannya untuk merevisi Konstitusi Jepang yang pasifis. Sosok Takaichi telah lama dipandang sebagai tokoh keamanan garis keras, yang tahun lalu membuat marah China dengan komentarnya tentang Taiwan.
Okinawa, yang terletak di wilayah selatan Jepang, menjadi lokasi pangkalan utama militer AS. Keberadaan pangkalan ini telah lama menjadi sumber keresahan penduduk setempat, dan Okinawa dapat berada di garis depan jika konflik masa depan dengan China terkait Taiwan pecah.
Reaksi China dan Eskalasi Diplomatik
Beberapa bulan terakhir terjadi unjuk rasa rutin menentang perubahan kebijakan di bawah Takaichi. Hal ini memicu respons marah dari Beijing yang menuduh Tokyo menghidupkan kembali "militerisme" masa perang. Pada November tahun lalu, Takaichi memicu kemarahan China dengan mengatakan bahwa Jepang mungkin akan melakukan intervensi militer terhadap upaya Beijing menguasai Taiwan. Komentar itu memicu pertikaian diplomatik antara kedua negara, dengan otoritas China mengimbau warganya menghindari Jepang dan membatasi perdagangan dengan Tokyo.
Menyusul kekalahan dalam Perang Dunia II tahun 1945, Jepang mempertahankan sikap pasifis dengan militernya terbatas pada operasi defensif. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Jepang berupaya memperoleh kemampuan "serangan balik" sambil meningkatkan belanja militer dan meningkatkan kerja sama keamanan dengan sekutu-sekutu regional, termasuk Filipina. Perubahan ini dipercepat di bawah kepemimpinan Takaichi.
