Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menyoroti kebijakan anggaran yang diajukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk tahun 2027. Hal ini disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi 12 DPR RI bersama Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, pada Senin (15/6).
Anggaran EBT Dinilai Terlalu Kecil
Dalam rapat tersebut, Eddy menyoroti alokasi anggaran untuk sektor Energi Baru Terbarukan (EBT) yang hanya sekitar Rp 1,5 triliun. Menurutnya, jumlah ini jauh lebih kecil dibandingkan anggaran untuk sektor migas yang mencapai Rp 11,4 triliun dan sektor ketenagalistrikan sebesar Rp 10,3 triliun.
Eddy mendesak Kementerian ESDM untuk melakukan evaluasi dan menambah pagu anggaran di sektor EBT. Langkah ini dinilai penting sejalan dengan komitmen Indonesia dalam melakukan transisi energi menuju energi bersih dan hijau.
"Kami menyampaikan harapan agar Kementerian ESDM menambah anggaran di sektor EBT. Hal ini tentu untuk menunjukkan keseriusan Indonesia melakukan akselerasi transisi energi sekaligus mengukuhkan komitmen kita untuk mempercepat dekarbonisasi perekonomian nasional ke depannya," ujar Eddy dalam keterangannya, Kamis (18/6/2026).
Apresiasi untuk Ketahanan Energi
Selain menyoroti anggaran EBT, Eddy juga memberikan apresiasi terhadap tema besar anggaran Kementerian ESDM tahun 2027, yaitu memperkuat ketahanan dan keadilan energi melalui program jaringan gas, listrik desa, dan Bantuan Pemasangan Baru Listrik (BPBL).
"Saya memberikan penghargaan kepada pemerintah khususnya Kementerian ESDM yang memfokuskan anggaran 2027 untuk penguatan ketahanan energi nasional dengan tujuan mengurangi ketergantungan pada impor LPG," ungkap Eddy.
Ia juga menambahkan, "Apresiasi juga kami sampaikan atas komitmen anggaran Kementerian ESDM untuk membangun jaringan listrik desa dan bantuan pemasangan listrik gratis, agar keadilan energi menyentuh masyarakat di seluruh pelosok Nusantara."
Rapat tersebut turut dihadiri langsung oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan jajaran Eselon I Kementerian ESDM.
