Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta mengungkapkan bahwa nilai subsidi untuk layanan TransJabodetabek saat ini mencapai sekitar Rp 410 miliar. Di sisi lain, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI masih mengkaji skema penyesuaian tarif layanan transportasi yang menghubungkan Jakarta dengan wilayah penyangga tersebut.
Subsidi Besar untuk Operasional TransJabodetabek
Kepala Dishub DKI Jakarta, Budi Awaluddin, menyatakan bahwa besaran subsidi tersebut merupakan dukungan pemerintah untuk menjaga operasional layanan TransJabodetabek yang kini terus diperluas guna meningkatkan konektivitas antardaerah di kawasan aglomerasi. "Subsidinya seperti yang kemarin juga kita informasikan, saat ini untuk TransJabodetabek sekitar Rp 410 miliar," ujar Budi usai apel gabungan penertiban parkir liar dan juru parkir liar di Plaza Selatan Monas, Jakarta Pusat, Senin (8/6/2026).
Meskipun demikian, Budi belum merinci kemungkinan besaran penyesuaian tarif yang akan diterapkan. Menurutnya, pembahasan mengenai tarif masih dalam tahap pengkajian oleh Pemprov DKI Jakarta. "Ini sedang kami kaji (kisaran penambahan tarif) dan nanti akan kami informasikan lebih lanjut terkait hal tersebut," kata Budi.
Penyesuaian Tarif untuk Beberapa Rute
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, mengatakan bahwa sejumlah rute TransJabodetabek akan dilakukan penyesuaian tarif pada bulan ini, salah satunya adalah rute Blok M-Bandara Soekarno Hatta. "Untuk tarif TransJabodetabek Blok M-Soekarno Hatta, segera akan kami putuskan. Pada bulan-bulan ini kita akan memutuskan beberapa rute, bukan hanya Blok M ke Soekarno-Hatta, tetapi juga TransJabodetabek lainnya yang perlu penyesuaian," kata Pramono.
Menurutnya, penyesuaian itu perlu dilakukan karena jumlah subsidi yang terlalu besar. Untuk itu, Pramono memutuskan untuk segera menyesuaikan tarif TransJabodetabek di beberapa rute. Namun, ia belum merinci rute mana saja yang akan dilakukan penyesuaian tarif tersebut.
Daya Beli Masyarakat Jadi Pertimbangan Utama
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan bahwa rencana penyesuaian tarif sejumlah rute TransJabodetabek tetap mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat. Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim, menegaskan bahwa layanan TransJakarta, termasuk TransJabodetabek, mengemban fungsi pelayanan publik, sehingga aspek keterjangkauan tarif menjadi perhatian utama pemerintah.
"Pemprov DKI Jakarta tetap berpegangan pada prinsip bahwa TransJakarta (termasuk TransJabodetabek) ada unsur Public Service Obligation (PSO) yang tentu salah satunya mengedepankan pertimbangan kemampuan ekonomi masyarakat," ujar Chico saat dihubungi di Jakarta, melansir Antara, Minggu (7/6/2026).
Kendati demikian, Chico menyebut bahwa hingga saat ini belum diputuskan berapa tarif khusus untuk TransJabodetabek. Ia juga tidak merinci rute mana saja yang nantinya akan dilakukan penyesuaian tarif. Menurut Chico, hal ini masih dalam pembahasan internal. "Masih dalam proses pembahasan di internal," tandas Chico.
