Pada 2021, Donald Trump masih menyebut mata uang kripto sebagai "bencana yang akan segera terjadi" dan "penipuan". Namun, berdasarkan laporan keuangan tahunan yang dirilis pada Selasa (30/06), aset digital tersebut justru menghasilkan lebih dari US$1 miliar atau sekitar Rp18 triliun bagi Trump sepanjang tahun 2025. Sebagian besar pendapatan itu berasal dari bisnis World Liberty Financial melalui penjualan produk kripto senilai sekitar US$500 juta dan penjualan meme coin yang mencapai sekitar US$600 juta atau setara dengan Rp10,8 triliun.
Lonjakan Pendapatan Trump dan Pelonggaran Regulasi
Lonjakan pendapatan bagi Trump dicatat ketika kebijakan pemerintah AS semakin memudahkan industri kripto, ditandai dengan pelonggaran regulasi dan perluasan izin penggunaan mata uang digital sebagai alat tukar resmi. Dukungan terhadap kripto tidak hanya datang dari Trump. Di Inggris, pemimpin populis Nigel Farage menghadapi kritik publik setelah menerima "hadiah" pribadi senilai £5 juta atau sekitar Rp112 miliar dari miliarder kripto asal Inggris di Thailand, Christopher Harborne. Hal itu dinilai berpotensi mengganggu laju peningkatan popularitas partainya, Reform UK, yang juga mengusung kebijakan pro-kripto. Farage bahkan berjanji akan "membawa kripto keluar dari isolasi" jika partainya berkuasa.
Skandal Kripto di Eropa dan Argentina
Di Eropa, Pavel Blazek mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Kehakiman Republik Ceko setelah menerima 468 bitcoin senilai US$45 juta dari terpidana kriminal Tomas Jirikovsky. Sementara itu, anggota Parlemen Eropa dari kelompok kanan asal Spanyol, Luis "Alvise" Perez Fernandez, dituduh menerima pendanaan dalam bentuk kripto dari seorang pelaku penipuan yang telah divonis bersalah. Di Argentina, Presiden Javier Milei menghadapi kritik dari otoritas keuangan dan publik setelah mempromosikan skema kripto $LIBRA. Nilai aset tersebut sempat melonjak setelah Milei mengunggah unggahan di media sosial yang membahasnya, sebelum kemudian anjlok dalam waktu singkat. Milei membantah melakukan pelanggaran dan menyatakan unggahan tersebut dibuat dengan itikad baik.
Pengaruh Kripto dalam Politik Global Semakin Signifikan
Meski tidak ada jawaban tunggal yang dapat menggambarkan situasi di seluruh dunia, mata uang kripto semakin menjadi bagian penting dari perekonomian global. Kondisi ini mendorong berbagai pemerintah untuk menyusun dan menyesuaikan regulasi terhadap industri tersebut. Peneliti senior Centre for Finance and Security di lembaga kajian RUSI, Inggris, Eliza Lockhart, menilai kripto semakin memainkan peran yang signifikan dalam politik. "Bukan hanya sebagai bentuk donasi politik, tetapi sebagai industri yang memiliki sumber daya yang memadai dan berupaya membentuk regulasi, sumber kekayaan pribadi dan terkait kampanye, serta teknologi keuangan yang dapat memindahkan nilai dengan cepat melintasi batas negara," kata Eliza kepada DW. Eliza menegaskan bahwa pengaruh politik industri kripto terus meningkat seiring semakin terintegrasinya perusahaan-perusahaan kripto ke dalam sistem keuangan arus utama.
Pelemahan Pasar Kripto Meredam Euforia Politik
Pandangan serupa disampaikan Edoardo Beretta, pengajar makroekonomi di Università della Svizzera italiana (USI), Swiss. Namun, ia mencatat bahwa pelemahan pasar kripto dalam beberapa waktu terakhir telah meredam antusiasme yang sebelumnya berkembang di kalangan politik maupun ekonomi. "Dengan harga Bitcoin yang telah turun lebih dari setengahnya sejak puncaknya pada 6 Oktober 2025, dan kapitalisasi pasar kripto yang berperilaku serupa, saat ini terdapat lebih sedikit euforia politik dan ekonomi seputar mata uang kripto. Namun, ini tidak berarti bahwa pelaku ekonomi telah kehilangan minat mereka pada pasar kripto: lingkungan di sekitarnya hanya menjadi sedikit lebih tenang," katanya kepada DW.
Anonimitas Kripto dan Risiko Campur Tangan Asing
Anonimitas dan kecepatan transaksi melalui dompet digital lintas negara membuat pelacakan donasi kampanye politik dan transaksi serupa menjadi lebih rumit dibandingkan mekanisme keuangan konvensional. Eliza menilai bahwa kondisi tersebut dapat mempermudah upaya mempengaruhi hasil pemilu karena meskipun teknologi blockchain mencatat seluruh transaksi yang terjadi, sistem tersebut tidak selalu mengungkap identitas asli pemilik dompet digital maupun sumber awal dana yang digunakan. "Karena itu, risiko utama campur tangan asing sering kali muncul jauh sebelum donasi diterima oleh partai politik. Penelusuran asal-usul dana harus dilakukan untuk setiap kasus secara terpisah, tetapi kripto menciptakan kerentanan yang dapat dimanfaatkan oleh negara-negara yang bermusuhan maupun aktor jahat lainnya," katanya. Berdasarkan laporan Chainalysis pada 2025 menunjukkan penggunaan mata uang kripto oleh kelompok ekstremis di Eropa semakin mendekati tingkat penggunaan kelompok serupa di Amerika Serikat. "Antara tahun 2022 dan 2024, pangsa Eropa meningkat secara dramatis, menguasai hampir 50% dari total arus masuk," kata laporan tersebut. Menurut laporan itu, salah satu penyebabnya adalah perusahaan-perusahaan kripto belum memiliki kebijakan yang cukup kuat untuk mencegah kelompok ekstremis menggunakan layanan mereka, sebagaimana yang diterapkan oleh lembaga keuangan konvensional. Persoalan tersebut mendorong Inggris memberlakukan larangan sementara terhadap donasi politik dalam bentuk mata uang kripto pada awal tahun ini. Kebijakan itu membuat Inggris sejalan dengan sejumlah negara lain, seperti Brasil dan Irlandia, serta beberapa negara bagian di Amerika Serikat.
Kripto di Pusaran Politik Kanan dan Kiri
Sulit untuk memberikan jawaban yang benar-benar pasti. Namun, setidaknya di Amerika Serikat, masa kepresidenan Donald Trump ditandai dengan meningkatnya penggunaan mata uang kripto di kalangan pendukung Partai Republik dibandingkan Partai Demokrat. Survei Pew Research Center menemukan bahwa 22% anggota atau pendukung Partai Republik pernah berinvestasi, memperdagangkan, atau menggunakan mata uang kripto, dibandingkan 17% di kalangan Partai Demokrat. Meski demikian, Eliza menegaskan bahwa kripto tidak dapat dikategorikan sebagai sesuatu yang secara inheren atau eksklusif terkait dengan politik sayap kanan. Menurutnya, afiliasi politik industri kripto berbeda-beda di setiap negara. "Hal ini mencerminkan preferensi industri kripto terhadap deregulasi sektor keuangan dan desentralisasi, yang mendorong industri tersebut memberikan dukungan strategis kepada politisi yang menawarkan lingkungan regulasi yang lebih menguntungkan," katanya.
Konflik Kepentingan dan Perlunya Regulasi
Potensi konflik kepentingan dikhawatirkan kalangan pengamat terkait besarnya dana yang disalurkan perusahaan kripto kepada politisi, baik secara langsung maupun dalam bentuk pendanaan kampanye. Dalam kasus Donald Trump, Gedung Putih menyatakan bahwa seluruh kepentingan bisnisnya dikelola oleh putra-putranya selama ia menjabat sebagai presiden. Juru bicara Gedung Putih, Anna Kelly, pada Selasa (30/06) mengatakan bahwa "baik presiden maupun keluarganya tidak pernah terlibat dan tidak akan pernah terlibat dalam konflik kepentingan." Dalam pandangan lain, Eliza Lockhart berpendapat bahwa aset kripto seharusnya diperlakukan sama seperti kepentingan bisnis lainnya. "Isu utamanya adalah apakah seorang pejabat publik boleh memiliki kepentingan finansial atau komersial yang substansial dalam suatu bisnis yang profitabilitas atau nilai asetnya dapat secara langsung dipengaruhi oleh keputusan pemerintah," katanya. "Jika demikian, pengungkapan saja mungkin tidak cukup untuk mengatasi konflik kepentingan yang dirasakan atau yang sebenarnya," katanya. Sementara itu, Edoardo menilai bahwa persoalan tersebut pada akhirnya bergantung pada aturan yang berlaku di masing-masing negara. "Jika hukum memperbolehkan politisi memiliki penghasilan di luar yang berasal dari aktivitas politik mereka, maka tidak banyak yang dapat dilakukan kecuali undang-undangnya diubah," katanya.
