Wakil Ketua MPR Soroti Pentingnya Mitigasi Dini untuk Antisipasi Dampak Kemarau Panjang 2026
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan bahwa data dan prediksi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) harus dijadikan acuan utama dalam memperkuat upaya mitigasi dan koordinasi lintas sektor. Hal ini dilakukan untuk mencegah berbagai dampak buruk dari musim kemarau yang diprediksi akan melanda Indonesia pada tahun 2026.
"Baik ada atau tidaknya fenomena El Nino, kita harus tetap bersiap menyikapi dampak perkiraan kemarau panjang yang disampaikan BMKG. Dampak seperti kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta gagal panen perlu dicegah sejak dini," ujar Lestari dalam keterangan tertulisnya pada Rabu (15/4/2026).
Diskusi Denpasar 12 Bahas Kesiapan Menghadapi Kemarau Terpanjang
Pernyataan tersebut disampaikan Lestari saat membuka diskusi daring bertema Kesiapan Menghadapi Kemarau Terpanjang di 2026 yang diselenggarakan oleh Forum Diskusi Denpasar 12. Diskusi ini menghadirkan berbagai narasumber dari instansi terkait untuk membahas langkah-langkah konkret dalam mengantisipasi bencana akibat cuaca ekstrem.
Sebelumnya, BMKG telah memprediksi bahwa musim kemarau tahun 2026 di Indonesia akan datang lebih awal, yaitu pada periode April hingga Juni, dengan adanya pengaruh El Nino Godzila. Kondisi ini diperkirakan akan membuat kemarau berlangsung lebih kering dan lebih panjang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Sebanyak 64,5% wilayah Indonesia diprediksi akan mengalami curah hujan di bawah normal, dengan puncak kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September 2026. Lestari, yang akrab disapa Rerie, menekankan bahwa pemahaman masyarakat terkait fenomena cuaca ini harus terus ditingkatkan untuk menghindari kesalahpahaman dalam menyikapi perubahan iklim.
Peran Pemangku Kepentingan dalam Edukasi dan Mitigasi
Rerie, yang juga merupakan anggota Komisi X DPR RI, mendorong para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah untuk memberikan pemahaman yang tepat kepada masyarakat sebagai bagian dari langkah mitigasi. "Seluruh data BMKG harus dimanfaatkan untuk mempersiapkan fasilitas dan skema mitigasi sejak dini. Saya berharap kebijakan yang ditetapkan dapat dipahami dan berorientasi pada perlindungan masyarakat," jelasnya.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu menambahkan bahwa musim kemarau seharusnya tidak mendatangkan bencana yang sebenarnya bisa dicegah dengan persiapan yang matang.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Sektor Kehutanan
Di sisi lain, Nurul Iftitah, Direktur Perencanaan dan Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kementerian Kehutanan RI, mengungkapkan bahwa upaya mengantisipasi dampak kemarau panjang telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 untuk sektor kehutanan.
Dalam RPJMN tersebut, pemerintah menetapkan sistem keamanan negara dengan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Sektor kehutanan difokuskan pada pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) yang menyeluruh untuk mendukung keberlangsungan ekosistem yang lebih luas.
Nurul mengakui bahwa lebih dari 42.000 titik DAS di Indonesia mencakup sekitar 10% dari total wilayah tanah air. Selain itu, upaya rehabilitasi hutan dan lahan juga sangat dibutuhkan sebagai bagian dari antisipasi dampak kekeringan yang diperkirakan terjadi tahun ini, yang memerlukan kolaborasi dari semua pihak terkait.
Persiapan BNPB dan Prediksi BMKG Terkait El Nino
Agus Riyanto, Direktur Penanganan Darurat Wilayah I Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai persiapan untuk mengantisipasi bencana di tanah air. Pada awal tahun 2026, Indonesia didominasi oleh bencana hidrometeorologi, namun ke depan, BNPB akan mempersiapkan penanganan dampak El Nino berdasarkan informasi dari BMKG.
Menurut Agus, persiapan jangka panjang meliputi pembangunan tata kelola air yang tepat di setiap daerah, serta langkah mitigasi ancaman kebakaran dengan berkoordinasi dengan BMKG dan pemerintah daerah, memperkuat kesiapsiagaan, dan melakukan modifikasi cuaca bila diperlukan.
Fachri Radjab, Direktur Perubahan Iklim BMKG, menjelaskan bahwa prediksi musim kemarau pada 2026 akan berlangsung lebih panjang dari tahun lalu. "El Nino dan musim kemarau adalah dua fenomena yang berbeda. El Nino disebabkan oleh peningkatan suhu permukaan air laut di Samudra Pasifik, dan ketika terjadi bersamaan dengan kemarau, intensitasnya menjadi lebih lama dan kering," ujar Fachri.
Fachri memperkirakan bahwa El Nino berskala lemah hingga moderat akan terjadi pada semester kedua tahun 2026 di wilayah Indonesia dengan peluang 70%-90%, yang memperparah kondisi kemarau.
Apresiasi dan Tantangan dari Peneliti Kebencanaan
Sofyan Ansori, Peneliti Kebencanaan dari IFAR Universitas Islam Internasional Indonesia, mengapresiasi sejumlah persiapan yang telah dilakukan dalam menghadapi ancaman bencana dampak cuaca ekstrem. Ia menjelaskan bahwa istilah El Nino dan kemarau panjang kini telah menjadi pembicaraan publik, sehingga perhatian banyak pihak terfokus pada rencana mitigasi.
Namun, Sofyan berpendapat bahwa upaya pencegahan bencana seperti kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) tahun ini mungkin terkendala oleh kondisi ekonomi masyarakat yang sedang tertekan. "Pengawasan dini dari ancaman Karhutla biasanya melibatkan relawan dari masyarakat sekitar hutan, yang mungkin kesulitan akibat tekanan ekonomi," katanya.
Oleh karena itu, Sofyan mendorong para pemangku kepentingan untuk secara konsisten meningkatkan kewaspadaan melalui penguatan deteksi dini dari berbagai ancaman bencana di tanah air.
Diskusi yang dimoderatori oleh Pujiaryati Anggiasari, Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI, ini turut menghadirkan berbagai narasumber untuk membahas solusi komprehensif dalam menghadapi tantangan kemarau panjang yang akan datang.
