Kategori : Korupsi

5.080 Aduan Korupsi ke KPK di Awal 2026

KPK mencatat 5.080 laporan masyarakat soal dugaan korupsi sejak Januari hingga Maret 2026, dengan sembilan operasi tangkap tangan telah dilakukan, termasuk kasus kepala daerah.

09:02

Lintasan Lari Kotak Thailand Diselidiki Antikorupsi

Proyek fasilitas olahraga di Thailand dengan lintasan lari berbentuk kotak menuai ejekan publik dan kini diselidiki otoritas antikorupsi setempat.

08:00

Menkes Curigai Korupsi Sistemik di Balik Harga Obat Mahal

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menduga korupsi sistemik sebagai penyebab harga obat di Indonesia lebih mahal hingga 5 kali lipat dibanding Malaysia. KPK menyatakan kesiapan untuk melakukan pencegahan dan penindakan.

06:51

Yaqut Bantah Minta Penundaan, Penuhi Pemeriksaan KPK

Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas hadir di KPK untuk pemeriksaan, membantah permintaan penundaan. Ini menyusul penolakan gugatan praperadilan terkait status tersangka korupsi kuota haji.

05:56

Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan

Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.

Rekomendasi

KPK: Eks Menag Yaqut Minta Penundaan Pemeriksaan Kasus Haji

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengajukan permintaan penundaan pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi kuota haji. KPK masih menunggu surat resmi dari kuasa hukum.

04:31

Sidang Korupsi Chromebook Ditunda, Nadiem Sakit

Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dengan terdakwa mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim ditunda karena sakit dan rawat inap.

03:30

Vonis Jimmy Marsin Diperberat Jadi 10 Tahun Bui

Pengadilan Tinggi Jakarta memperberat hukuman Jimmy Marsin dari 8 menjadi 10 tahun penjara dalam kasus korupsi kredit LPEI yang merugikan negara triliunan rupiah.

03:53

Cek Fakta: Suara Prabowo Siap Perang Hoaks

Beredar unggahan suara yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia siap berperang. Tim Cek Fakta Kompas.com membuktikan narasi tersebut adalah hoaks yang tersebar di media sosial.

03:54

KPK Periksa Eks Menag Yaqut Kasus Kuota Haji

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memeriksa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka kasus korupsi kuota haji. Pemeriksaan dilakukan setelah pengadilan menolak gugatan praperadilannya.

03:09

Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan

Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.

Rekomendasi

15 Pakar Hukum Eksaminasi Kasus Kerry Adrianto: Bukan Korupsi

15 pakar hukum menyimpulkan kasus korupsi minyak mentah Pertamina periode 2018-2023 bukan tindak pidana rasuah, melainkan murni urusan bisnis berdasarkan hasil eksaminasi.

02:59

Bareskrim Sita Aset Rp 300 Miliar PT DSI Kasus Penipuan

Bareskrim Polri menyita aset senilai Rp 300 miliar dari PT Dana Syariah Indonesia terkait kasus penipuan dan penggelapan yang merugikan 15 ribu korban sejak 2018.

02:09

Ajudan Presiden Korsel Mundur karena Sertifikat Palsu

Choe Kang-wook, ajudan Presiden Moon Jae-in, mengundurkan diri secara sukarela pada 2020 setelah didakwa membantu keluarga mantan menteri kehakiman dengan sertifikat magang palsu untuk sekolah hukum.

01:41

KPK Panggil Eks Menag Yaqut Tersangka Korupsi Haji

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka kasus korupsi kuota haji tahun 2023-2024 hari ini.

23:30

Status Tersangka Yaqut Sah, Kapan Ditahan KPK?

Praperadilan Yaqut Cholil Qoumas ditolak hakim, status tersangka kasus korupsi kuota haji dinyatakan sah. KPK telah memanggilnya untuk pemeriksaan pekan ini.

23:07

Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan

Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.

Rekomendasi

KPK Panggil Yaqut Cholil Qoumas Sebagai Tersangka Kasus Haji

KPK akan memanggil mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka kasus korupsi kuota haji setelah praperadilannya ditolak. Pemeriksaan dijadwalkan Kamis, 12 Maret 2026.

16:21

Rismon Sianipar Minta Berdamai dengan Jokowi via Restorative Justice

Rismon Sianipar, tersangka penyebaran tuduhan palsu ijazah Jokowi, mengajukan restorative justice. Polda Metro Jaya masih memproses permohonan damai ini.

15:39

Dua Mantan Pegawai Kementan Ditangkap Kasus Korupsi Dinas Rp 5,94 Miliar

Polda Metro Jaya menangkap dua mantan pegawai Kementerian Pertanian berinisial IM dan DS terkait dugaan korupsi perjalanan dinas senilai Rp 5,94 miliar. Keduanya sempat melarikan diri sebelum diamankan di Ogan Ilir.

13:43

KPK Imbau Waspadai Opini Medsos Soal Kasus Korupsi

KPK meminta masyarakat tidak mudah percaya opini di media sosial terkait kasus korupsi, termasuk fenomena dukungan bagi tersangka, dan mengajak menunggu fakta di persidangan.

13:13

KPK: Japto Terima Jatah Bulanan dari Jasa Pengamanan Tambang

Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno diduga menerima uang jasa pengamanan tambang setiap bulan dari tersangka korporasi terkait kasus gratifikasi mantan Bupati Kutai Kertanegara.

12:35

Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan

Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.

Rekomendasi

KPK Jelaskan Alasan Penjaringan Wabup Rejang Lebong dalam OTT

KPK mengungkap alasan menjaring Wakil Bupati Rejang Lebong Hendri Praja dalam operasi tangkap tangan, meski tak dijadikan tersangka karena kurang bukti.

11:50

Kronologi OTT KPK di Rejang Lebong: Kabur hingga Kejar-kejaran

Operasi tangkap tangan KPK di Rejang Lebong diwarnai aksi kabur ke gang warga dan kejar-kejaran mobil. Lima tersangka, termasuk bupati, terjaring dengan uang suap Rp 756 juta.

11:56

KPK: Biaya Pilkada Mahal Picu Korupsi Kepala Daerah

KPK mengungkapkan bahwa biaya politik tinggi dalam pilkada mendorong kepala daerah untuk melakukan korupsi guna mengembalikan modal, dengan beberapa kasus OTT terbaru sebagai contoh.

12:03

Program Tebus Motor Murah Rp 600.000 di Malut Hoaks

Klaim Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mengadakan program tebus motor murah seharga Rp 600.000 untuk 2026 ternyata hoaks. Tim Cek Fakta Kompas.com membuktikan konten tersebut hasil manipulasi AI.

11:25

KPK Sita Rp 756 Juta dari Bupati Rejang Lebong

KPK menyita uang Rp 756,8 juta dari Bupati Rejang Lebong dan Kadis PU terkait kasus suap ijon proyek. Uang ditemukan di mobil, tas, dan koper dengan modus fee proyek.

10:10

Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan

Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.

Rekomendasi

Yaqut Absen Sidang Putusan Praperadilan Kasus Korupsi Haji

Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan praperadilan atas gugatannya. Gugatan ditolak, status tersangka tetap sah.

09:53

KPK Pertimbangkan Penahanan Yaqut Usai Praperadilan Ditolak

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mempertimbangkan penahanan terhadap mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas dan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, setelah gugatan praperadilan ditolak.

09:40

KPK Lanjutkan Kasus Korupsi Kuota Haji, Yaqut Saksi

Setelah praperadilan ditolak, KPK akan melanjutkan penanganan kasus korupsi kuota haji dengan Yaqut Cholil Qoumas sebagai saksi untuk tersangka lain.

09:51

Kuasa Hukum Yaqut Kritik Putusan Praperadilan Ditolak

Mellisa Anggraeni, kuasa hukum Yaqut Cholil Qoumas, menyatakan kritik terhadap putusan praperadilan yang menolak gugatan kliennya. Dia menilai hakim tidak mempertimbangkan kualitas bukti KPK.

10:20

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Eks Menag Yaqut

Hakim tunggal PN Jakarta Selatan menolak praperadilan Yaqut Cholil Qoumas terkait status tersangka korupsi kuota haji. Penetapan tersangka dinyatakan sah berdasarkan dua bukti dan prosedur hukum.

10:21

Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan

Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.

Rekomendasi

Pemkot Tangsel Libatkan KPK Sosialisasi Gratifikasi ke Kelurahan

Pemkot Tangsel menggelar sosialisasi pengendalian gratifikasi dengan menghadirkan KPK, melibatkan perangkat daerah hingga 54 kelurahan untuk memperkuat integritas birokrasi.

09:59