Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan temuan mengejutkan terkait maraknya tempat penitipan anak atau daycare yang beroperasi tanpa izin resmi atau hanya memiliki legalitas yang lemah. Temuan ini didapatkan KPAI setelah melakukan serangkaian pengawasan perlindungan anak di sejumlah daycare yang tersebar di lima daerah berbeda di Indonesia.
Temuan KPAI di Lapangan
Ketua KPAI Aris Adi Leksono menyatakan bahwa lemahnya legalitas ini menyebabkan pengelolaan daycare berjalan tanpa adanya kontrol yang memadai dari pihak berwenang. Dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Jakarta pada Selasa (9/6/2026), Aris memaparkan temuan tersebut secara rinci.
"Pada lokus pengawasan, kami temukan daycare tanpa izin atau legalitas lemah, sehingga cenderung apa yang dilakukan pengelola tanpa kontrol, dan seringkali orientasi yang kami jumpai hanya bisnis," ujar Aris di hadapan anggota dewan.
Dampak Lemahnya Legalitas
Kondisi ini sangat memprihatinkan karena anak-anak yang dititipkan di daycare tersebut rentan mengalami berbagai risiko, mulai dari pengasuhan yang tidak profesional hingga potensi kekerasan. KPAI menekankan pentingnya regulasi yang ketat dan pengawasan rutin untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan anak.
Selain itu, KPAI juga menemukan bahwa banyak pengelola daycare lebih berorientasi pada keuntungan bisnis semata, tanpa memperhatikan standar pelayanan dan perlindungan anak yang layak. Hal ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan masyarakat.
Langkah yang Diperlukan
KPAI mendesak pemerintah daerah untuk segera melakukan pendataan dan penertiban terhadap daycare ilegal. Selain itu, diperlukan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih selektif dalam memilih tempat penitipan anak yang terpercaya dan memiliki izin resmi.
Dengan adanya temuan ini, diharapkan semua pihak dapat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak Indonesia, terutama di fasilitas penitipan anak.
