Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mengumumkan bahwa pembangunan hunian sementara (huntara) bagi korban bencana banjir Sumatra telah mencapai 99,9 persen. Pemerintah pusat bersama DPR juga telah menyetujui dana pemulihan pascabencana sebesar Rp100,1 triliun untuk periode 2026-2028. Dana ini akan digunakan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, mencakup infrastruktur, perbaikan rumah, pemulihan ekonomi, serta mitigasi lingkungan.
Komitmen Pemerintah dalam Pemulihan Pascabencana
Menurut Suharyanto, komitmen pemerintah tercermin dari persetujuan dana besar tersebut. "Artinya kementerian yang selama ini menunggu, sekarang sudah mulai bisa bekerja lagi," ujarnya dalam keterangan resmi pada Selasa (23/6). Dana Rp100,1 triliun ini tidak termasuk anggaran kebencanaan BNPB melalui skema Dana Siap Pakai (DSP). Sejak masa tanggap darurat, BNPB telah menggunakan DSP sekitar Rp4 triliun untuk logistik, pembangunan huntara, huntap, Dana Tunggu Hunian, dan stimulan rumah rusak.
Pembangunan Huntara Hampir Rampung
Memasuki bulan ketujuh pascabencana, BNPB telah menyelesaikan 99,9 persen huntara dari target lebih dari 20.000 unit. "Yang masih dalam progress adalah huntara untuk warga terdampak yang tidak memiliki hak atas tanah atau status sewa," jelas Suharyanto. BNPB kini fokus pada pembangunan hunian tetap (huntap) dengan target 39.000 unit. Dari jumlah tersebut, sekitar 900 rumah telah mulai dibangun melalui skema huntap mandiri/insitu oleh BNPB, sementara huntap komunal/terpusat dikerjakan oleh Kementerian PUPR/PKP.
Program Pendukung Lainnya
BNPB juga telah menyalurkan dana stimulan perbaikan rumah rusak ringan/sedang sebanyak tiga tahap di Aceh Tamiang dan dua tahap di Aceh Utara. "Dana stimulan ini akan terus diberikan sesuai permintaan kepala daerah yang terverifikasi," ujar Suharyanto. Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp1,8 juta per tiga bulan telah diberikan kepada ribuan kepala keluarga dan akan berlanjut hingga enam bulan. Berbagai program logistik, pemulihan ekonomi, dan pendukung lainnya juga masih berjalan.
Suharyanto mengakui adanya kekurangan dan kelemahan dalam penanganan bencana. "Kami punya tekad memperbaiki kekurangan dan kelemahan itu dan berusaha membantu masyarakat," tutupnya.
