DPRD Surabaya: Kampung Pancasila Harus Jadi Solusi Sampah dan Ekonomi
DPRD Surabaya Dorong Kampung Pancasila Atasi Sampah

Program Kampung Pancasila yang digagas Pemerintah Kota Surabaya dinilai memiliki potensi besar sebagai solusi pengelolaan sampah sekaligus peningkatan kesejahteraan warga. Namun, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Bahtiyar Rifai menekankan perlunya penguatan fasilitas, pendampingan, dan akses pasar agar program tidak berhenti pada tahap pemilahan semata.

Empat Fokus Kampung Pancasila

Bahtiyar menjelaskan bahwa Kampung Pancasila yang saat ini diterapkan di seluruh wilayah Surabaya memiliki empat fokus utama: lingkungan, sosial, ekonomi, dan penguatan nilai gotong royong. Menurutnya, pendampingan pengelolaan sampah sebenarnya sudah berjalan, di mana warga didorong memilah sampah plastik, kertas, dan organik. Namun, kendala utama adalah minimnya fasilitas penampungan sampah yang sudah dipilah.

"Kalau masalah lingkungan ini sebenarnya sudah dilakukan pendampingan. Warga diminta memilah sampah plastik, kertas, maupun organik. Tetapi saya melihat masih ada kelemahan, yakni belum adanya fasilitas tempat untuk menampung sampah yang sudah dipilah," kata Bahtiyar dalam keterangan tertulis, Senin (22/6/2026).

Banner lebar Pickt — aplikasi daftar belanja kolaboratif untuk Telegram

Volume Sampah Capai 1.500 Ton Per Hari

Politikus Partai Gerindra itu menilai persoalan sampah perlu mendapat perhatian serius mengingat volumenya di Surabaya mencapai 1.000 hingga 1.500 ton per hari. Ia mendorong Pemerintah Kota melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) maupun dana kelurahan untuk menyediakan fasilitas pendukung. Jika kemampuan anggaran daerah terbatas, pengadaan sarana tersebut bisa melibatkan pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).

Bahtiyar menegaskan bahwa edukasi kepada masyarakat tidak boleh berhenti pada ajakan memilah sampah. Warga juga perlu mendapatkan pembinaan dan praktik langsung agar limbah yang dikelola mampu menghasilkan nilai tambah ekonomi.

Dampak Ekonomi Harus Nyata

"Jangan sampai warga hanya disuruh memilah dan mengelola sampah, tetapi tidak ada dampak ekonominya. Pemerintah kota harus memberikan edukasi, pembinaan, bahkan alat pencacah atau alat pengolahan sehingga sampah ini bisa menjadi produk yang bernilai ekonomis," ujarnya.

Lebih lanjut, ia menilai pemerintah perlu menyiapkan pasar bagi produk hasil pengolahan sampah melalui kerja sama dengan pihak ketiga. Langkah itu penting agar warga tidak kesulitan memasarkan hasil olahannya.

"Ketika sudah menjadi nilai ekonomis, saya berharap sudah ada pasar yang ditunjuk. Jangan sampai mereka mencari-cari lagi. Pemerintah kota harus bekerja sama dengan pihak ketiga agar hasil pengelolaan sampah warga bisa terserap," katanya.

Percontohan di Tingkat RW

Bahtiyar mengusulkan agar konsep ini dimulai melalui percontohan di tingkat RW. Sebagian besar RW di Surabaya sudah memiliki sekretariat yang dapat dimanfaatkan sebagai pusat edukasi dan pengolahan sampah berbasis masyarakat.

"Kita tidak bisa langsung di 1.300 RW. Bisa dimulai dari beberapa RW percontohan dulu. Kalau berhasil, bertahap bisa diperluas. Karena hampir 90 persen RW di Surabaya sudah memiliki sekretariat yang bisa menjadi pusat edukasi," jelasnya.

Perkuat Peran ASN

Peran Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendampingi Kampung Pancasila hingga tingkat RT juga perlu diperkuat. Pendampingan tidak cukup hanya sosialisasi, tetapi harus sampai tahap produksi bernilai jual.

"Kalau hanya diminta mengumpulkan, warga akan acuh. Tapi kalau ada pengelolaannya dan menjadi nilai ekonomis, saya yakin warga akan berebut untuk mengelola sampah. Karena banyak turunannya, tidak hanya botol plastik, tapi juga sisa makanan, bahkan puntung rokok pun bisa diolah," terangnya.

Target 2027: Tekan Volume Sampah ke TPA

Bahtiyar berharap tahun 2026 menjadi momentum penyusunan model pengelolaan berbasis Kampung Pancasila. Dengan demikian, mulai 2027 program tersebut dapat diterapkan serentak untuk menekan volume sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

"Semangat kami, Kampung Pancasila ini jangan hanya menjadi gerakan edukasi. Tetapi juga menjadi gerakan ekonomi kerakyatan berbasis lingkungan yang hasilnya bisa dinikmati langsung oleh warga," pungkasnya.

Banner setelah artikel Pickt — aplikasi daftar belanja kolaboratif dengan ilustrasi keluarga