Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Dudung Abdurachman menerima keluhan terkait dampak penghentian sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah. Keluhan tersebut disampaikan oleh perwakilan Aliansi Masyarakat Cinta Indonesia dalam pertemuan di Gedung Bina Graha, Jakarta, Jumat (26/6/2026). Dudung membeberkan tiga poin utama yang menjadi sorotan aliansi, salah satunya dampak langsung bagi penyelenggara dan pekerja di dapur MBG.
Tiga Poin Keluhan Aliansi Masyarakat Cinta Indonesia
"Ada tiga hal tadi dari Mas Jefri ya? Nah, bahwa yang pertama dengan ditutupnya dapur selama libur sekolah ini tentunya berdampak kepada penyelenggara, terutama relawan ya, karena memang sangat menggantungkan ekonominya dari MBG itu sendiri," kata Dudung. Poin kedua menyangkut dampak terhadap UMKM pemasok bahan baku. Aliansi menyebut penurunan harga bahan pangan bukan disebabkan melimpahnya stok, melainkan karena berkurangnya permintaan akibat penghentian operasional dapur MBG selama liburan.
"Yang kedua, dampak dari UMKM yang sekarang mencuat bahwa BGN selama libur sekolah itu ditutup, kemudian harga-harga menjadi murah padahal dari pihak aliansi menyampaikan justru karena tidak ada yang beli bahan-bahan baku itu sendiri," ujar Dudung. Poin ketiga adalah masalah moratorium pembangunan dapur MBG. Dari target 27.000 dapur, saat ini 15.000 telah selesai dibangun namun belum dioperasionalkan.
Moratorium Dapur MBG dan Dampaknya
"Kemudian yang ketiga, ini yang lebih penting ini adalah tentang moratorium. Dari 27.000 dapur dan ada sekitar 15.000 ini sudah selesai. Ini miliaran. Namun, sampai sekarang belum ada realisasi," ujarnya. Dudung menambahkan, "Terutama yang di 3T. Ada yang sekitar 1.200 ini kontraknya sudah berjalan, kemudian surat keputusannya sudah terima, dan bahkan sudah dijadikan jaminan ke bank, tapi realisasinya belum dilaksanakan."
Dudung menegaskan pemerintah berkomitmen penuh terhadap keberlanjutan program MBG. Penghentian sementara dapur MBG di masa libur sekolah bertujuan untuk memperbaiki tata kelola pelaksanaan secara menyeluruh. "Kami memahami bahwa implementasi surat edaran tersebut menimbulkan berbagai perhatian dari masyarakat maupun para mitra penyelenggara. Masukan tersebut menjadi bagian penting dalam proses penyempurnaan kebijakan," ujarnya.
Tindak Lanjut KSP
Dudung akan menyuarakan aspirasi tersebut kepada pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN). Pihaknya memastikan terus melakukan pengawalan guna menjaga keseimbangan antara kualitas pelayanan kepada masyarakat dan efektivitas penggunaan anggaran negara. "Beberapa hal tadi yang disampaikan oleh rekan-rekan relawan tentunya ini sebagai bahan bagi kami untuk menyampaikan secara langsung kepada BGN agar ditentukan kebijakan-kebijakan lebih lanjut sehingga nantinya tidak berdampak buruk kepada pihak penyelenggara maupun relawan," ujarnya.
