Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menanggapi penangkapan dua bupati Langkat dalam kurun waktu kurang dari lima tahun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, persoalan korupsi tidak hanya terkait sistem pemerintahan, tetapi juga integritas individu yang menjalankannya.
KPK Tangkap Dua Bupati Langkat Berturut-turut
KPK sebelumnya menangkap Bupati Langkat periode 2019-2024, Terbit Rencana Peranginangin, pada Januari 2022. Terbit terbukti menerima suap dari proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2021. Dalam proses penyelidikan, KPK juga menemukan kerangkeng manusia di kediamannya, yang kemudian memicu penyidikan lebih lanjut. Polda Sumut menetapkan Terbit sebagai tersangka kasus penganiayaan, tindak pidana perdagangan orang, dan perdagangan satwa langka.
Kini giliran Bupati Langkat periode 2024-2029, Syah Afandin alias Ondim, diciduk KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Kamis (2/7/2026). Ondim diduga menerima suap dari proyek di Dinas Pendidikan serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Langkat. Setelah OTT, Ondim ditetapkan sebagai tersangka, dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menunjuk Wakil Bupati Tiorita Br Surbakti sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Langkat.
Pernyataan Bobby Nasution: Sistem dan Integritas
Menanggapi hal tersebut, Bobby Nasution menyatakan bahwa pembenahan tata kelola pemerintahan harus dibarengi dengan penguatan integritas aparatur sipil negara (ASN). "Ya itu tadi saya sampaikan, ini kan sistem. Pertama, ini kan sistemnya harus benar-benar baik. Kedua, kalau sistemnya sudah baik, ini kembali ke personalnya. Secanggih apa pun sistem, pastikan sistem ini yang menjalankan adalah person to person-nya," ujar Bobby di Medan, Senin (6/7/2026).
Menurut Bobby, sistem yang baik tidak akan sepenuhnya mampu mencegah praktik korupsi apabila pejabat yang menjalankannya memiliki niat yang tidak benar. "Kalau person to person-nya punya niat yang tidak baik, secanggih apa pun sistemnya, pasti ada sela-sela untuk menembusnya," urainya.
Instruksi Bobby kepada Plt Bupati Langkat
Bobby secara khusus meminta Tiorita Br Surbakti, yang kini menjabat Plt Bupati Langkat, untuk memastikan ASN bekerja demi kepentingan masyarakat, bukan melayani kepentingan pimpinan. "Makanya tadi saya sampaikan ke Bu Teo (Tiorita Br Surbakti) khusus untuk jabatan ASN, jadikan ASN ini kerjanya untuk masyarakat, bukan untuk pimpinan. Tanggung jawab mereka itu kepada masyarakat, melapornya sama pimpinan," tegasnya.
"Jangan jadikan ASN ini punya dua pilihan, melayani masyarakat atau melayani pimpinan. Nah itu yang enggak boleh terjadi kembali di Langkat. Itu sistem yang saya minta ke Bu Teo ke depannya harus bisa dibangun di Langkat," sambung adik ipar dari Wapres RI Gibran Rakabuming Raka itu.
Sejarah Korupsi Bupati Langkat
Kasus korupsi di Langkat bukanlah hal baru. Pada dekade 2000-an, almarhum Syamsul Arifin, Bupati Langkat dua periode (1999-2004 dan 2004-2008), juga terjerat kasus korupsi. Saat menjabat Gubernur Sumut (2008-2013), KPK memproses dugaan tipikor Syamsul atas penyalahgunaan APBD Langkat pada 2000-2007. Dana kas daerah dicairkan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan sejumlah anggota DPRD Langkat. Syamsul divonis 6 tahun penjara dan uang pengganti kerugian negara Rp88 miliar. Ia mendapat pembebasan bersyarat pada 2015 dan meninggal dunia pada Oktober 2023. Syamsul juga dikenal sebagai kakak kandung dari Ondim yang saat ini tengah diproses hukum oleh KPK.
Pada Pilkada 2024, Ondim maju sebagai calon bupati berpasangan dengan Tiorita Br Surbakti, istri Terbit Rencana Peranginangin. Pasangan tersebut memenangkan kontestasi dengan perolehan 216.918 suara atau 55,37 persen dari total suara sah. Kini, setelah Ondim ditangkap, Tiorita kembali menjadi Plt Bupati Langkat, melanjutkan kepemimpinan yang sempat dipegangnya saat Terbit ditahan.
